Cegah Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat, Bareskrim Polri Setop Sementara Kasus Pidana Konflik Tanah

JAKARTA, AFU.ID - Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan bahwa jajaran kepolisian resmi menangguhkan sementara atau memberlakukan moratorium terhadap penanganan seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural. Kebijakan strategis ini diambil sebagai bentuk penyelarasan visi Polri dengan DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, mempedomani kesimpulan RDP bersama Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

Dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026), Syahar menegaskan bahwa sengketa tanah tidak bisa secara generalisasi ditarik ke ranah pidana. Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas konflik agraria bersinggungan langsung dengan ranah hukum keperdataan serta hak-hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, Polri memilih untuk menghentikan sementara proses pidana guna memberi ruang penyelesaian yang komprehensif dan adil.

Sebagai pengganti langkah pemidanaan, Bareskrim Polri mengedepankan pendekatan mediasi berbasis keadilan restoratif (restorative justice) dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Polri memberlakukan asas penundaan proses pidana prejudisial bagi perkara yang kental dengan aspek perjuangan hak atas tanah. Langkah hukum pidana dihentikan sementara hingga sengketa perdata maupun keabsahan hak atas tanah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kesempatan tersebut, Polri turut menegaskan komitmennya untuk menghormati proses pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Polri mengawal ketat tahapan identifikasi, verifikasi, hingga penetapan status masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah agar hak ulayat warga lokal terlindungi.

Moratorium penanganan kasus pidana agraria ini diharapkan mampu mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani kecil di wilayah konflik. Kebijakan ini sekaligus menjadi acuan baru bagi seluruh Polda dan Polres se-Indonesia agar mengutamakan jalur dialogis dan penghormatan hak asasi manusia dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. (RHU)