Resmi Jadi Tersangka Korupsi, Abdullah Assagaf Mundur dari Staf Ahli Gubernur Malut

JAKARTA, AFU.ID - Staf Ahli Gubernur Maluku Utara (Malut) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdullah Assagaf, resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada 4 September 2026. Langkah ini diambil setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan. Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, membenarkan pengunduran diri tersebut pada Minggu (6/9/2026), yang diklaim Abdullah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga independensi proses hukum.

Kasus korupsi yang menjerat Abdullah berakar dari perannya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Malut sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tahun 2021. Kejari Tidore Kepulauan menetapkan Abdullah (AA) bersama MS, selaku Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera, atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto di Kota Tidore Kepulauan. Proyek beranggaran Rp2,9 miliar tersebut diduga kuat dialihkan kepada pihak ketiga melalui skema pinjam bendera dengan imbalan fee dua persen.

Penyidikan mengungkapkan adanya rekayasa dokumen yang sangat fatal menjelang penutupan tahun anggaran 2021. Meski realisasi fisik pekerjaan konstruksi TPI Goto baru mencapai 46,48 persen hingga masa kontrak berakhir, berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan tetap diterbitkan. Dokumen yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen tersebut ditandatangani tanpa didahului pemeriksaan fisik di lapangan, sehingga pencairan dana negara sebesar Rp2,57 miliar berhasil lolos secara penuh.

Tak berhenti di situ, Kejari Tidore juga menemukan indikasi pemalsuan dokumen berupa penggunaan akta kuasa notaris yang keasliannya dibantah langsung oleh notaris bersangkutan. Pelanggaran teknis juga terjadi pada kualitas fisik bangunan, di mana hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa mutu beton yang digunakan dalam konstruksi TPI Goto disunat dan hanya mencapai 82,46 persen dari spesifikasi mutu yang telah direncanakan sejak awal.

Berdasarkan hasil audit resmi BPK RI, serangkaian kecurangan dan penyelewengan dana dalam proyek TPI Goto ini mengakibatkan total kerugian keuangan negara mencapai Rp779,5 juta. Kerugian tersebut bersumber dari kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian mutu konstruksi, serta penyalahgunaan dana pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang disalurkan melalui CV Zigi Prima Perkasa.

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan mencegah intervensi bukti, penyidik Kejari Tidore Kepulauan resmi menahan Abdullah dan MS di Rutan Kelas IIB Ternate selama 20 hari. Kedua tersangka dijerat menggunakan Pasal 603 subsider Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) juncto UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman sanksi pidana berat. (RHU)