Tambang Tanah Ilegal di Kampar Disetop, Pemprov Riau Ingatkan Ancaman Denda Rp100 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Provinsi Riau menghentikan sementara aktivitas tambang tanah urug atau galian C tanpa izin di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penghentian itu dilakukan setelah tim gabungan menemukan dua lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan masih beroperasi tanpa mengantongi perizinan yang dipersyaratkan.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau, Wan Saiful Effendi, mengatakan penertiban tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan perizinan dan tata kelola pertambangan. “Kami tidak melarang kegiatan usaha pertambangan, namun seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wan Saiful di Pekanbaru, Sabtu (13/6/2026).

Ia meminta pelaku usaha segera mengurus perizinan sebelum kembali melakukan aktivitas penambangan. “Karena itu, pelaku usaha kami minta segera mengurus perizinan sebelum kembali melakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.

Wan Saiful menjelaskan temuan itu diperoleh saat tim gabungan melakukan inspeksi mendadak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Jumat (12/6/2026). Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pendapatan Daerah Riau.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan aktivitas penambangan tanah urug masih berlangsung. Di lokasi, tim juga mendapati penggunaan alat berat dan kendaraan angkutan. Setelah menemukan kegiatan tanpa izin, tim memasang spanduk peringatan di lokasi tambang. Para pelaku juga diminta menghentikan seluruh aktivitas sampai proses perizinan diselesaikan.

Selain menghentikan kegiatan, tim melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha. Mereka diminta hadir untuk memberikan klarifikasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai tata cara pengurusan izin usaha pertambangan. Wan Saiful menegaskan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berujung sanksi pidana. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaku pertambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Pemprov Riau menegaskan aktivitas tambang di dua lokasi tersebut baru dapat dilanjutkan apabila pelaku usaha telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sesuai aturan yang berlaku. (FAD)