AFU.id

Indeks Berita

Pria yang Bubarkan Ibadah GKPI Sambil Acungkan Golok Minta Maaf, Ngaku Salah Usai Dimediasi

Pria bergolok yang membubarkan paksa kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, akhirnya minta maaf. Hal itu terjadi usai kepolisian dari Polresta Tangerang melakukan mediasi bersama warga setempat yang turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Tangerang, Minggu (20/9/2026) malam. Pria yang mengaku mengatasnamakan pemuda Rajeg itu, mengaku salah atas kejadian pembubaran ibadah GKPI. Kini kedua belah pihak sepakat peristiwa

Pria yang Bubarkan Ibadah GKPI Sambil Acungkan Golok Minta Maaf, Ngaku Salah Usai Dimediasi

Buntut Korupsi Rejang Lebong KPK Sita Mobil Mercy Milik Anggota DPRD Kota Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sebuah mobil Mercedes-Benz milik Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, yang diduga terkait dengan kasus korupsi di Kabupaten Rejang Lebong. Penyitaan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK juga menyita mobil Toyota Xpander dan sebuah rumah mewah yang diduga memiliki keterkaitan yang sama. KPK saat ini sedang menyelidiki hubungan antara aset yang disita dan dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada penyelenggara negara, guna membangun

Buntut Korupsi Rejang Lebong KPK Sita Mobil Mercy Milik Anggota DPRD Kota Bengkulu

Bechi, Predator Seksual Santriwati Jombang: Divonis 7 Tahun di 2022, Kini Bebas Bersyarat

Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, telah bebas bersyarat sejak 20 Agustus 2025 setelah menjalani dua pertiga masa hukumannya. Bechi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada November 2022 dan kasusnya menarik perhatian publik karena melibatkan banyak korban serta proses penangkapan yang dramatis. Meskipun telah bebas bersyarat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyaraka

Bechi, Predator Seksual Santriwati Jombang: Divonis 7 Tahun di 2022, Kini Bebas Bersyarat

Kubu Silmy Karim Bandingkan Kasusnya dengan OTT ATR/BPN, Soroti Proses Formil KPK

Kuasa hukum Silmy Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyoroti proses hukum yang menimpa kliennya dengan membandingkannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kementerian ATR/BPN, mempertanyakan aspek formil penanganan kasusnya. Mereka berargumen bahwa Silmy tidak seharusnya ditangkap langsung saat hadir di KPK, melainkan diberi kesempatan untuk memberikan keterangan seperti yang dilakukan terhadap Menteri ATR/BPN. Silmy, bersama tujuh pejabat Imigrasi, ditetapkan seb

Kubu Silmy Karim Bandingkan Kasusnya dengan OTT ATR/BPN, Soroti Proses Formil KPK

Usai Dipenjara dalam Kasus Ijazah Jokowi, Gus Nur Gugat Negara Rp4,2 Miliar

Sugi Nur Raharja, atau Gus Nur, mengajukan gugatan perdata terhadap negara senilai Rp4,27 miliar di Pengadilan Negeri Solo, setelah menjalani hukuman penjara terkait kasus penyebaran berita bohong mengenai ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam gugatannya, Gus Nur meminta kompensasi atas kerugian yang dialaminya selama proses hukum, termasuk hilangnya pendapatan dari kegiatan dakwah dan bimbingan umrah. Sidang perkara ini telah dimulai dan akan berlangsung dengan jadwal yang relatif cepat, di mana p

Usai Dipenjara dalam Kasus Ijazah Jokowi, Gus Nur Gugat Negara Rp4,2 Miliar

Usai Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Massa Pendukung Sudewo Bentrok dengan Aparat

Sidang korupsi Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tipikor Semarang, berakhir ricuh setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, yang ditanggapi dengan reaksi keras dari puluhan pendukungnya. Kericuhan terjadi ketika massa berusaha mendekati meja jaksa, memicu aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berusaha mengendalikan situasi. Sudewo didakwa melakukan pemerasan dan menerima suap terkait proyek perkeretaapian, dengan total kerugian negar

Usai Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Massa Pendukung Sudewo Bentrok dengan Aparat

Pria Penendang Perempuan Senayan City Jadi Tersangka, Terancam 2,5 Tahun Penjara

Polda Metro Jaya telah menetapkan RS (44) sebagai tersangka penganiayaan setelah ia menendang seorang perempuan di food court Senayan City, Jakarta, dan kini terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara sesuai Pasal 351 KUHP. Penetapan tersangka dilakukan setelah analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, di mana RS mengaku merasa terganggu oleh keberadaan korban. Korban mengalami luka di lutut dan pinggang serta trauma psikis, sementara penyidik juga akan memeriksa kondisi psikologis RS untuk mem

Pria Penendang Perempuan Senayan City Jadi Tersangka, Terancam 2,5 Tahun Penjara

Tersangka Kasus Dokter Icha Gugat Balik Polda NTT, Persoalkan Penetapan Tersangka

Tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter Icha, yaitu Veronika Lake, Therensius Lazakar, dan Norbertus Tubani, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mempertanyakan dasar alat bukti dan proses pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik, serta meminta hakim memeriksa aspek formil dan legalitas penetapan tersangka. Semen

Tersangka Kasus Dokter Icha Gugat Balik Polda NTT, Persoalkan Penetapan Tersangka

Lawan KPK Mantan Wamen Silmy Karim Minta Status Tersangka Dibatalkan Pengadilan dan Kembalikan 19 Mobil Mewah Sitaan

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangkanya terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal warga negara asing. Dalam sidang perdana, tim kuasa hukumnya meminta agar semua tindakan penyidikan oleh KPK dinyatakan tidak sah, termasuk penyitaan 19 mobil mewah dan aset lainnya, serta meminta pemulihan nama baik dan hak-hak hukum Silmy. KPK menyatakan siap men

Lawan KPK Mantan Wamen Silmy Karim Minta Status Tersangka Dibatalkan Pengadilan dan Kembalikan 19 Mobil Mewah Sitaan

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8,5 Tahun, Didakwa Tarik Mahar hingga Rp2,49 Miliar

Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dituntut pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan oleh jaksa KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan penarikan mahar untuk pengisian jabatan perangkat desa senilai total Rp2,49 miliar. Jaksa mengungkapkan bahwa terpidana terlibat dalam pungutan kepada calon perangkat desa serta menerima suap dan gratifikasi terkait proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan total penerimaan mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Proses persidangan selanjutnya akan melibatkan pembelaan d

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8,5 Tahun, Didakwa Tarik Mahar hingga Rp2,49 Miliar

Silmy Karim Gugat Penetapan Tersangka di Praperadilan, Minta KPK Hentikan Penyidikan

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menantang penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal warga negara asing. Dalam permohonannya, Silmy meminta hakim menyatakan seluruh proses penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah, serta memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan dan mengembalikan barang bukti yang d

Silmy Karim Gugat Penetapan Tersangka di Praperadilan, Minta KPK Hentikan Penyidikan

Polisi Mediasi Warga usai Pembubaran Ibadah GKPI di Rajeg, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Polresta Tangerang memediasi warga Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, usai keributan di tempat ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI). Polisi memastikan, jemaat GKPI bisa beribadah kembali usai mendapat jaminan keamanan. Kepastian itu setelah aparat kepolisian serta tokoh masyarakat dan agama sepakat untuk memfasilitasi peribadatan. setempat menggelar proses mediasi dan Diketahui, usai informasi mengenai keributan di depan GKPI Rajeg menyebar, polisi

Polisi Mediasi Warga usai Pembubaran Ibadah GKPI di Rajeg, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Aparat Kian Represif Hadapi Pengunjuk Rasa, Praktisi HAM Beri Catatan Penting

Sikap aparat yang cenderung represif dalam menghadapi aksi unjuk rasa mendapat catatan penting oleh praktisi Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, dalam sebulan terakhir aksi demonstrasi memakan korban jiwa. Pengamat politik dan kekuasaan, Ray Rangkuti menilai, bukan cuma aturan yang perlu ditegakkan saat aparat menangani para pendemo. Tapi juga nilai-nilai terkait yang harus dipahami dan dipraktekkan oleh petugas. Ray menilai hal itu penting guna mencegah terjadinya kembali korban jiwa dalam aksi un

Aparat Kian Represif Hadapi Pengunjuk Rasa, Praktisi HAM Beri Catatan Penting

Sidang Gugatan Ijazah Gibran Dimulai di MK: Ini Konsekuensi Hukum dan Politik Jika Kedudukan Cawapres Terbukti Cacat Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diajukan oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga hukum. Gugatan ini menuntut diskualifikasi Gibran karena diduga tidak memenuhi syarat pendidikan setara SLTA, serta pembatalan keputusan KPU dan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Jika MK mengabulkan permohonan tersebut, akan ada konsekuensi administratif dan politik, termasuk ke

4 media, Cenderung netral
Sidang Gugatan Ijazah Gibran Dimulai di MK: Ini Konsekuensi Hukum dan Politik Jika Kedudukan Cawapres Terbukti Cacat Hukum