JAKARTA, AFU.ID — Ketegangan dalam peta pasokan energi kawasan Asia Tenggara mengemuka setelah Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memberikan tanggapan resmi atas kebijakan mendadak pemerintah Indonesia yang memangkas pasokan gas alamnya ke Negeri Singa. Di tengah kabar pengurangan aliran energi dari tetangganya tersebut, Singapura membalas tidak hanya dengan penegakan komitmen hukum komersial, melainkan juga sebuah langkah strategis, menjajaki serius pengembangan energi nuklir demi mengamankan masa depan pasokan listrik nasional.
Pernyataan lugas tersebut disampaikan PM Wong saat memberikan pidato kunci dalam Konvensi Partai Aksi Rakyat (People's Action Party/PAP) pada Minggu (25/10/2026). Wong menekankan, seluruh kontrak jual-beli pasokan gas bernilai komersial tinggi wajib dihormati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak tanpa terkecuali. "Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmennya, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut," ujar PM Lawrence Wong tegas di hadapan para kader partai dan delegasi media.
Kebijakan pengurangan aliran ekspor gas dari Indonesia pertama kali dipicu oleh pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memaparkan bahwa langkah penghentian bertahap dan pemotongan ekspor gas bumi ke Singapura—sebesar total 31 miliar satuan termal Inggris per hari (billion British thermal unit per day/BBTUD)—mulai diberlakukan pada Sabtu (24/10/2026).
Pemerintah Indonesia beralasan bahwa pengalihan kuota ekspor tersebut semata-mata dilakukan untuk memprioritaskan ketersediaan energi dan kelistrikan di dalam negeri di tengah meningkatnya kewaspadaan atas ketahanan energi nasional. Rincian pemangkasan pasokan tersebut meliputi alokasi dari jalur pipa Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
Menanggapi keputusan sepihak tersebut, Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan telah menerima laporan teknis dari para importir. EMA mengonfirmasi bahwa penyesuaian volume akibat pengurangan pasokan secara keseluruhan bernilai 17 BBTUD selama masa kurun 18 hari, atau setara dengan pemangkasan kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura yang melampaui angka 1.000 BBTUD (sekitar 31 juta kaki kubik standar gas per hari/MMSCFD).
Kendati saat ini sekitar 95 persen kelistrikan Singapura sangat menggantungkan diri pada pembangkit bertenaga gas alam melalui jaringan pipa trans-nasional, PM Lawrence Wong menggarisbawahi bahwa pemerintahannya tidak panik. Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan geopolitik dan pasokan sejak jauh hari melalui investasi masif infrastruktur pemrosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG).
"Kami telah mempersiapkan diri menghadapi risiko semacam ini dengan membangun terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor dari berbagai negara tanpa bergantung pada jalur pipa. Ini memberi kami lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan," ungkap Wong.
Namun, ketergantungan pada rantai pasok gas fosil dinilai tak lagi cukup untuk mengimbangi melonjaknya kebutuhan daya masa depan, terutama seiring pesatnya perkembangan industri berbasis komputasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). "Mengatasi persoalan hari ini hanyalah sebagian dari tugas kita. Kita juga harus mempersiapkan Singapura menghadapi masa depan. Ekonomi masa depan akan tetap digerakkan oleh gagasan dan talenta, tetapi daya komputasi akan semakin penting. Hal itu membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar," tegas Wong.
Langkah konkret yang mengejutkan publik adalah keberanian Singapura untuk secara resmi melirik energi nuklir sebagai solusi daya bersih yang stabil dan mampu beroperasi nonstop 24 jam (baseload). PM Wong mengakui bahwa rencana pengembangan nuklir di wilayah megapolitan yang sempit dan berpendapatan serta berdensitas tinggi seperti Singapura tentu menimbulkan perdebatan publik dan kekhawatiran keselamatan yang mendalam.
"Kami memahami adanya kekhawatiran mengenai keselamatan tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama," tuturnya.
Meski demikian, kepemimpinan Singapura menolak untuk bersikap skeptis tanpa pembuktian ilmiah. "Namun, kita tidak boleh menutup kemungkinan hanya karena hal itu sulit atau kontroversial. Risiko dan manfaat harus dinilai cermat, berdialog dengan masyarakat, lalu mengambil keputusan yang tepat bagi masa depan energi kita."
Sebagai langkah nyata keseriusan tersebut, Singapura mengumumkan akan mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) pada tahun 2027 mendatang. Singapura akan menjalani evaluasi menyeluruh bertajuk Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) yang mencakup 19 aspek vital, meliputi pengujian sistem keselamatan nuklir, tata kelola limbah radioaktif, hingga perencanaan manajemen tanggap darurat nasional.
Di luar isu krisis energi domestik, pidato Perdana Menteri Wong juga menyentuh dinamika geopolitik global yang semakin terfragmentasi. Ia menegaskan bahwa kekuatan Singapura terletak pada reputasi konsistensinya dalam mematuhi kontrak serta kerja sama bilateral lintas negara.
Singapura menyadari sepenuhnya bahwa ancaman krisis tak lagi bisa diselesaikan secara sepihak. Wong mencontohkan beberapa tantangan lintas batas negara yang tengah melanda Singapura saat ini, mulai dari maraknya penipuan daring (online scams) hingga gelombang kabut asap lintas batas terburuk sejak 2015. Berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act, Singapura bahkan telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada 10 perusahaan yang berbasis di Singapura dan 10 perusahaan asal Indonesia.
"Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Diperlukan kerja sama negara lain. Namun bukan berarti kita berdiam diri — kami berupaya sekuat tenaga melindungi warga, memperkuat respons, dan bermitra menuntaskan masalah di akarnya," tandas Lawrence Wong menutupi pidatonya. (MAR)