JAKARTA, AFU.ID — Amerika Serikat memiliki kendali atau akses terhadap lebih dari separuh fasilitas pertahanan Australia. Fakta tersebut terungkap dalam investigasi eksklusif The Guardian Australia yang memetakan luasnya kehadiran militer dan industri pertahanan Amerika Serikat di Australia. Dalam investigasi yang diakses Afu.id, Senin (7/9/2026), mengungkap sumber data yang digunakan, yaitu menggunakan data yang dihimpun Nautilus Institute. Data tersebut memperlihatkan bahwa militer AS dan perusahaan pertahanan asal Amerika memiliki kendali atau akses terhadap sedikitnya 110 fasilitas pertahanan di wilayah Australia.
Temuan itu mencakup 17 fasilitas yang berada di bawah kendali AS, 75 fasilitas militer yang dikelola Australia tetapi dapat diakses militer AS, serta 18 fasilitas lain yang dapat diakses perusahaan pertahanan AS. Dengan jumlah tersebut, akses militer maupun industri pertahanan AS menjangkau lebih dari separuh fasilitas pertahanan Australia yang dipetakan dalam database tersebut. Profesor Richard Tanter dari Nautilus Institute, yang menyusun database tersebut, mengatakan kondisi itu menunjukkan pengaruh AS terhadap sistem pertahanan Australia bukan lagi sekadar penetrasi.
Menurut Tanter, situasinya telah berkembang menjadi “saturasi” karena personel militer AS dan perusahaan pertahanan Amerika memiliki akses ke begitu banyak fasilitas pertahanan Australia. “Ini bukan soal penetrasi, melainkan saturasi,” kata Tanter. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa akses militer AS terhadap fasilitas pertahanan Australia digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pengumpulan intelijen, akses data satelit untuk informasi penargetan, penyadapan komunikasi, pelatihan pasukan, hingga penyimpanan persenjataan dan bahan bakar.
Salah satu fasilitas yang paling dikenal adalah Pine Gap, dekat Alice Springs, Northern Territory. Pine Gap secara resmi merupakan fasilitas pertahanan bersama Australia dan Amerika Serikat. Namun, menurut investigasi tersebut, fasilitas itu memiliki sejumlah fungsi strategis, termasuk stasiun pengendali satelit intelijen sinyal, sistem peringatan dini peluncuran rudal, serta fasilitas untuk mencegat komunikasi satelit negara lain. Pine Gap juga berperan penting dalam operasi militer AS di berbagai wilayah konflik. Fasilitas tersebut secara formal berstatus fasilitas bersama, tetapi selalu berada di bawah komando Amerika Serikat.
Selain fasilitas intelijen, sejumlah lokasi militer Australia digunakan untuk pelatihan pasukan dan penempatan aset yang dapat dikerahkan dalam konflik di kawasan Indo-Pasifik. Di Wodonga, Victoria, misalnya, AS membangun fasilitas logistik senilai 30 juta dolar Australia. Fasilitas itu akan digunakan untuk menyimpan senjata, amunisi, bahan bakar dan kendaraan AS yang dapat dikerahkan dengan cepat jika terjadi konflik di kawasan Pasifik. Kehadiran militer AS di Australia juga diperkirakan terus meningkat. Mulai tahun depan, hingga 1.200 personel militer AS akan beroperasi dari HMAS Stirling di Australia Barat dalam skema rotasi. Pemerintah Australia menyatakan fasilitas tersebut secara teknis bukan pangkalan militer AS.
Kehadiran Amerika Serikat di Australia tidak hanya dilakukan melalui militernya. Investigasi itu juga menemukan sedikitnya 42 fasilitas pertahanan Australia diakses perusahaan pertahanan AS untuk kegiatan manufaktur, pengujian, dan pelatihan sistem persenjataan. Perusahaan seperti Lockheed Martin dan Northrop Grumman terlibat dalam produksi komponen dan sistem persenjataan di Australia. Lockheed Martin, misalnya, merakit rudal berpemandu di Port Wakefield, Australia Selatan. Sementara Northrop Grumman mendapat kontrak bernilai jutaan dolar untuk membangun motor roket bagi senjata berpemandu di Mulwala, New South Wales. Menurut Australian Defence Force, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan interoperabilitas antara negara-negara sekutu sekaligus menyediakan sumber pasokan tambahan untuk amunisi strategis.
Australia Terancam Terseret Perang?
Perluasan akses AS tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan sejumlah analis pertahanan Australia mengenai semakin dalamnya keterikatan Canberra dengan strategi militer Washington. Pemerintah Australia menegaskan negaranya tidak memiliki pangkalan militer asing dan tetap memegang kendali atas pengerahan Australian Defence Force serta penggunaan wilayah Australia. Namun, sejumlah analis yang diwawancarai The Guardian Australia mempertanyakan konsekuensi dari meningkatnya integrasi militer kedua negara.
Albert Palazzo, profesor di University of New South Wales Canberra dan mantan direktur studi perang Angkatan Darat Australia, mengatakan peningkatan kehadiran militer AS membawa risiko bagi keamanan Australia. Ia menilai Australia berpotensi menjadi “pos terdepan” atau basis militer AS di kawasan dan digunakan sebagai platform untuk memproyeksikan kekuatan Washington menghadapi China. Sementara itu, Vince Scappatura, penulis The US Lobby and Australian Defence Policy, menggambarkan meluasnya akses AS terhadap fasilitas pertahanan Australia sebagai bentuk “gelombang kedua kolonisasi”.
Menurut Scappatura, setiap fasilitas yang dapat diakses AS menciptakan titik pengaruh Washington terhadap Canberra dalam menentukan kebijakan pertahanan dan luar negeri. Emma Shortis dari Australia Institute juga menilai integrasi Australia dengan militer AS telah mengikis ruang bagi Canberra untuk mengambil keputusan luar negeri secara independen. Ia mengatakan keterlibatan Australia dalam perang Amerika Serikat berpotensi berubah menjadi pilihan yang otomatis ketika integrasi militer kedua negara semakin dalam.
Investigasi tersebut juga menyoroti perubahan pandangan publik Australia terhadap Amerika Serikat. Survei Lowy Institute menunjukkan tingkat kepercayaan warga Australia terhadap AS untuk bertindak secara bertanggung jawab di dunia turun menjadi 31 persen, angka terendah dalam sejarah survei tersebut. Meski demikian, mayoritas warga Australia masih menganggap aliansi dengan AS penting bagi keamanan nasional. Sebanyak 73 persen responden menilai hubungan Australia-AS sangat penting atau cukup penting.
Namun, survei lain dari Australia Institute menunjukkan 59 persen warga Australia kini menilai kepentingan negara mereka lebih baik dilindungi melalui kebijakan luar negeri yang lebih independen. Hanya 23 persen yang memilih hubungan yang lebih erat dengan AS. Bagi pemerintah Australia, peningkatan kehadiran militer AS tetap dianggap penting untuk menghadapi pertumbuhan kekuatan militer China.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan kehadiran AS yang semakin besar di Australia penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan sekaligus menjaga keamanan nasional. Namun fakta di lapangan berbicara beda. Dengan militer dan perusahaan pertahanan AS memiliki akses terhadap 110 fasilitas pertahanan Australia, sejumlah analis mempertanyakan apakah Canberra masih memiliki ruang yang cukup untuk mengatakan tidak apabila Washington terlibat dalam perang besar di kawasan Indo-Pasifik? (EER)
