JAKARTA - AFU.ID, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tata kelola ekspor baru yang mengatur seluruh ekspor sumber daya alam (SDA) sekarang hanya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kebijakan itu akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut pembentukan DSI juga sebagai langkah meningkatkan penerimaan negara lewat Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Komoditas ekspor strategis yang akan ditangani DSI adalah minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Ini disampaikan Airlangga setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Instrumen regulasi pendukung kebijakan DSI sedang disiapkan secara paralel, melibatkan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
Targetnya, seluruh aturan pendukung, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru, harus rampung sebelum kebijakan diterapkan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian aturan teknis tersebut paling lambat hari ini atau besok.
"Ya otomatis (Permendag baru). Ini ya harus selesai, hari ini harus selesai. Hari ini (rampung), paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," tegas Budi Santoso.
DSI Bakal Jadi Pembeli Tunggal
Pembentukan PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor merupakan amanat langsung Presiden Prabowo untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA yang selama ini dinilai kurang transparan dan akuntabel.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa DSI akan dijalankan dalam dua tahap yang transformatif.
Tahap pertama, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi. Eksportir diwajibkan melaporkan rincian transaksi agar pemerintah dapat mengevaluasi kewajaran harga berdasarkan indeks pasar global.
Memasuki Januari 2027, tahap kedua akan dimulai. Pada fase ini, DSI akan bertransformasi menjadi trader atau pembeli komoditas secara langsung. "Di tahap kedua, PT DSI ini jadi buyer, bukan pihak perantara lagi," tegas Rohan Hafas.
Dalam skema ini, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik, memegang barang, dan menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Hasil penjualan dalam mata uang asing akan sepenuhnya kembali ke Indonesia, mengalir langsung ke kas negara melalui Danantara.
"Jadi, ada orang jual komoditas, dibeli oleh PT DSI. Lalu, DSI melakukan penjualan, yang beli di luar negeri. Uang dari luar negeri itu diterima sama DSI... Kalau DSI kan punya Danantara, punya negara, kembali dong devisanya, masuk ke dalam negeri. Itu tujuannya," jelas Rohan.
Hapus Praktik Under-Invoicing dan Transfer Pricing
Presiden Prabowo dalam pidatonya di DPR kemarin, Rabu (20/5) mengungkapkan data mengenai praktik under-invoicing (pelaporan nilai di bawah harga sebenarnya) dan transfer pricing (rekayasa harga transaksi antar perusahaan afiliasi) yang diduga telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah dalam 34 tahun terakhir.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI adalah langkah konkret mencegah potensi "uang gelap" dan meningkatkan transparansi. Langkah ini, kata Rosan, sejalan dengan prinsip OECD tentang tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
“Ini inline dengan OECD principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi-potensi adanya 'uang gelap' istilah saya 'uang gelap'," kata Rosan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bahkan telah membentuk tim khusus dengan kecerdasan artifisial (AI) untuk menginvestigasi dugaan manipulasi harga.
Dari penelusuran awal pada komoditas CPO, ditemukan pola perusahaan Indonesia yang menjual komoditas ke anak usaha di Singapura dengan harga rendah, sebelum akhirnya dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga hingga dua kali lipat.
"Sebagai Menteri Keuangan, saya ingin dapat profit sharing atau biaya masukan dari export tax yang sesuai dengan yang dilakukan," tegas Purbaya.
Kekhawatiran Eksportir Lama
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penerapan PP Tata Kelola Ekspor ini tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan hingga akhir 2026.
Perusahaan masih dapat menjalankan kontraknya, namun diwajibkan untuk melakukan sinkronisasi data dan koordinasi dengan BUMN yang ditunjuk Danantara.
"Pasarnya bisa jalan, tetapi sinkronisasi data dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara itu," ujar Bahlil.
Para ekonom menilai langkah ini akan berdampak positif. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, meyakini DSI akan meningkatkan devisa negara, meminimalisir praktik ilegal, dan memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat di pasar global.
"Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang," kata Esther.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi tata kelola DSI agar kebijakan ini menguntungkan semua pihak, termasuk produsen lokal.
Presiden Prabowo dalam pidatonya di DPR menegaskan komitmennya: "Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri." (EER)