AFU.ID — Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali menampar ruang publik—kali ini lewat isu yang jarang jadi bahan obrolan warung kopi, tapi diam-diam menentukan nasib bangsa: data.
Dipandu Akbar Faizal, forum ini sejak awal memang tak berniat menyenangkan telinga. “Mungkin tidak enak didengar, tapi kita butuh,” katanya, membuka diskusi yang terasa seperti membuka luka lama: kebocoran data yang tak pernah benar-benar sembuh.
Angka-angka yang dipaparkan bukan sekadar statistik. Dari kebocoran data Facebook hingga jutaan akun Tokopedia, dari data ratusan juta peserta BPJS Kesehatan hingga dugaan kebocoran data pemilih Komisi Pemilihan Umum—semuanya menumpuk menjadi satu kesimpulan: Indonesia belum aman.
Masuknya Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi membuat percakapan naik level—dari sekadar keluhan menjadi kritik struktural.
“Data itu bukan cuma angka. Di baliknya ada nasib, bahkan nyawa rakyat,” tegasnya.
Pernyataan itu seperti menarik diskusi dari layar ke realitas. Bahwa setiap kebocoran data bukan sekadar pelanggaran sistem, tapi potensi kerusakan kebijakan—dari bansos yang salah sasaran hingga keputusan negara yang tidak berbasis fakta.
Rieke bahkan menyebut Indonesia kerap masuk daftar atas negara dengan kebocoran data terbesar. Sebuah “prestasi” yang ironis.
Masalahnya tak berhenti pada kebocoran. Di dalam negeri sendiri, data berserakan tanpa satu komando yang utuh. Banyak lembaga memegang data, tapi tak selalu sinkron. Badan Pusat Statistik disebut sebagai rujukan utama, namun realitas di lapangan menunjukkan tumpang tindih antar lembaga.
“Harusnya satu bangsa, satu data,” kata Rieke.
Di titik ini, diskusi berubah menjadi gugatan: apakah negara benar-benar punya kendali atas datanya sendiri?
Jawaban sementara: belum sepenuhnya.
Upaya menuju “Satu Data Indonesia” sedang didorong melalui rancangan undang-undang yang masuk Prolegnas 2026. Tujuannya ambisius—mengintegrasikan data geospasial, statistik, hingga data sektoral dalam satu sistem yang utuh.
Namun pertanyaan mendasarnya belum selesai: apakah ini soal sistem, atau soal cara negara memperlakukan data?
Di tengah dunia yang menjadikan data sebagai “minyak baru”, Indonesia justru masih sibuk merapikan pipa yang bocor di mana-mana.
Diskusi ini mungkin tak nyaman. Tapi seperti kata Akbar di awal—justru karena itulah ia penting. (*)
