JAKARTA, AFU.ID — Polisi memperkirakan sekitar 500 orang akan mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus. Jumlah tersebut berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang telah diterima Polda Metro Jaya dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan bergabungnya kelompok mahasiswa dan pelajar dalam aksi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan petugas pengamanan dalam (pamdal) telah menyiapkan pengamanan di sejumlah titik. Konsentrasi pengamanan berada di kawasan DPR/MPR RI dan jalur strategis dari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Meski menyiapkan pengamanan ekstra, polisi menegaskan masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Budi menyebut penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum. “Kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI akan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Polisi menyampaikan hingga Rabu malam belum ada peserta aksi yang ditangkap atau ditemukan membawa senjata berbahaya. Budi membantah informasi yang beredar mengenai adanya penangkapan warga menjelang aksi 27 Agustus dan menyebut kepolisian justru memfasilitasi masyarakat dalam proses pemberitahuan aksi secara resmi. “Terkait situasi di lapangan, Polda Metro Jaya memastikan hingga saat ini belum ada peserta aksi yang diamankan maupun ditemukan membawa senjata berbahaya,” tegasnya.
Di sisi lain, Budi mengingatkan peserta agar tidak merusak fasilitas umum atau mengganggu aktivitas masyarakat selama aksi berlangsung. Polisi juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing informasi provokatif, fitnah, dan disinformasi yang beredar di media sosial. “Kami mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tidak merusak fasilitas umum, tidak mudah terprovokasi, tidak mengabaikan kegiatan masyarakat lainnya,” kata Budi.
Pengamanan tidak hanya difokuskan pada lokasi demonstrasi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan aktivitas publik di Jakarta. Personel gabungan akan turut mengamankan fasilitas transportasi seperti MRT, LRT, dan TransJakarta, serta memastikan kegiatan sekolah dan perekonomian warga tetap berjalan. Dengan estimasi sekitar 500 massa di kawasan DPR, polisi menyiapkan pengamanan, keamanan, pengondisian lalu lintas, dan memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. (RAI)