JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat mengumpulkan jajaran menteri hingga pimpinan MPR dan DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini digelar sesaat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dan mengosongkan kursi RI 2.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang merapat ke Istana mengonfirmasi agenda rapat darurat tersebut. "Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," ujar Yusril di Kompleks Istana.
Yusril memastikan pertemuan ini berfokus pada langkah ketatanegaraan selanjutnya menyusul mundurnya Gibran. "Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," tegasnya.
Berdasarkan konstitusi, MPR memiliki tenggat waktu untuk segera bersidang menentukan pengganti Gibran. Dalam proses ini, Presiden berhak menyodorkan dua nama calon Wapres kepada parlemen. "Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan yang dua orang yang diusulkan oleh Presiden. Jadi, saya kira akan membahas masalah ini," papar Yusril.
Sebelum rapat krusial di Istana ini digelar, Gibran telah lebih dulu menyambangi Kompleks Parlemen Senayan pada pukul 11.16 WIB. Ia hadir untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan parlemen. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa dokumen pengunduran diri tersebut telah berada di tangannya.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tutur Muzani. (FAD)