JAKARTA, AFU.ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa dilepaskan dari upaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan legitimasi dan kesinambungan kekuasaan politiknya. Menurut Hasto, proyek tersebut menjadi bagian dari praktik populisme yang berkembang selama pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua. Hal itu disampaikan Hasto kepada Afu.id di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Hasto mengungkap perubahan watak kekuasaan Jokowi yang menurutnya mulai menunjukkan gejala sejak periode pertama dan semakin kuat pada periode kedua.
Jokowi pada awalnya memperoleh legitimasi politik melalui proses demokrasi dari bawah. PDI Perjuangan mendorong Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga akhirnya menjadi calon presiden pada 2014. Namun, menurut Hasto, pola kepemimpinan tersebut kemudian berubah. Kekuasaan yang semula dibangun melalui gagasan dan perjuangan rakyat mulai bergeser menjadi kekuasaan yang bertumpu pada populisme dan ambisi mempertahankan pengaruh politik. "Pemindahan Ibu Kota Negara misalnya. Itu kan lebih upaya untuk meneruskan basis-basis legitimasi," kata Hasto.
Ia menjelaskan, proyek IKN menjadi salah satu contoh kebijakan yang menurutnya digunakan untuk membangun kesinambungan kepemimpinan Jokowi. Berbagai proyek besar pemerintah dinilai menghadirkan harapan kepada masyarakat sekaligus memperkuat citra keberhasilan pemerintahan. Hasto bahkan mengaitkan kebijakan tersebut dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang muncul tidak lama setelah Jokowi dilantik untuk periode kedua pada 2019.
Menurutnya, ambisi mempertahankan kekuasaan tidak selalu harus dilakukan melalui perpanjangan masa jabatan secara langsung. Pengaruh politik juga bisa dipertahankan melalui kesinambungan program, jaringan kekuasaan, dan figur yang memiliki kedekatan dengan presiden. "Baik secara langsung ataupun tidak langsung," ujarnya.
Hasto menilai praktik populisme Jokowi dibangun melalui tiga karakter utama, yakni feodalisme, populisme, dan Machiavellianisme. Ketiganya membentuk pola kekuasaan yang menurutnya memungkinkan intervensi politik dilakukan dengan menggunakan simbol kedekatan kepada rakyat. Feodalisme dibangun melalui simbolisasi pemimpin sebagai figur yang memiliki kedudukan istimewa. Populisme digunakan untuk membenarkan kebijakan dan intervensi atas nama kepentingan rakyat. Sementara Machiavellianisme berkaitan dengan strategi politik yang menurut Hasto mengabaikan prinsip etika dan moral.
Ia mencontohkan, intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu peristiwa yang memperlihatkan persoalan tersebut. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Hasto menilai pencalonan Gibran tidak bisa dipisahkan dari persoalan konflik kepentingan dan ambisi mempertahankan pengaruh politik keluarga. Selain IKN, Hasto juga menyoroti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mempertanyakan skema pembiayaan proyek tersebut yang menurutnya pada akhirnya membebani negara dalam jangka panjang.
Menurutnya, berbagai kebijakan besar tersebut memperlihatkan perubahan orientasi pemerintahan dari pembangunan yang berlandaskan kepentingan rakyat menjadi pembangunan yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik. Ia juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan ruang bagi perluasan kewenangan pemerintah. Situasi krisis digunakan sebagai dasar untuk mengambil sejumlah kebijakan yang kemudian tidak mendapatkan koreksi secara menyeluruh setelah keadaan kembali normal.
Hasto menilai persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia adalah terlalu kuatnya orientasi elektoral sehingga kepentingan jangka panjang bangsa kerap dikalahkan oleh kebutuhan mempertahankan popularitas dan kekuasaan. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap seorang pemimpin tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan etika, konstitusi, dan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Pengalaman pemerintahan Jokowi harus menjadi pelajaran agar pembangunan nasional tidak dijadikan instrumen untuk melanggengkan kepentingan politik seseorang. Ia meminta seluruh elemen negara memperkuat supremasi hukum, menjaga independensi lembaga demokrasi, serta memberikan ruang bagi kritik masyarakat sipil. Menurutnya, pembangunan seharusnya berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan bangsa dalam jangka panjang, bukan sekadar menghasilkan legitimasi politik bagi penguasa. (EER)