AFU.id

Indeks Demokrasi Indonesia Turun 1,62 Poin, Capaian Pusat Merosot Lebih 3 Kali Lipat

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,62 poin menjadi 78,19 pada tahun 2025, dengan capaian di tingkat pusat merosot 5,25 poin menjadi 76,62, jauh di bawah target yang ditetapkan. Evaluasi terhadap 14 indikator menunjukkan bahwa tujuh di antaranya mengalami penurunan, sedangkan lima lainnya meningkat, menandakan perlunya sinergi dan komitmen dari kementerian dan lembaga dalam memperbaiki kinerja demokrasi. Selain itu, Indeks Modal Manusia (IMM) menunjukkan peningkatan menjadi 0,562, namun masih di bawah target, dengan kesenjangan yang signifikan antarwilayah, menunjukkan tantangan dalam pembangunan manusia dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia Turun 1,62 Poin, Capaian Pusat Merosot Lebih 3 Kali Lipat
Ilustrasi Indeks Demokrasi Indonesia. (Foto: Magnific)

Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Kualitas Manusia Terus Hadapi Kesenjangan

Sementara itu, pembangunan manusia menunjukkan persoalan berbeda melalui pengukuran Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 sebesar 0,562 atau setara 56,2% potensi produktivitas optimal. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI yang merilis angkanya pada Senin (31/8/2026) lalu. Angka itu meningkat dari 0,540 pada 2020, tetapi masih di bawah target 0,590 pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pada tingkat daerah, kesenjangan capaian IMM terlihat cukup lebar antarwilayah pada pengukuran 2025. Daerah dengan capaian tertinggi mencatat nilai 0,705, sedangkan capaian terendah hanya mencapai 0,366. Jarak itu menunjukkan kualitas modal manusia belum berkembang secara merata dan masih membutuhkan intervensi lintas sektor.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali pun memberi keterangan. Ia menjelaskan, pengukuran IMM 2025 menjadi baseline awal dalam pembangunan modal manusia Indonesia. “Pengukuran ini juga telah menghasilkan nilai IMM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi modal manusia dan variasinya antarwilayah,” ujarnya.

Oleh karenanya, pembangunan modal manusia membutuhkan intervensi sejak kesehatan ibu dan anak hingga keterampilan pada usia kerja. Kebijakan itu mencakup pemenuhan gizi, pencegahan stunting, imunisasi, pendidikan, sampai dengan penguatan produktivitas manusia. Dengan demikian, tantangan pembangunan Indonesia pun tercermin dari capaian demokrasi dan ketimpangan kualitas manusia antardaerah. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi