Teknologi dan Data Jadi Tantangan Utama PT DSI
Pada kesempatan yang sama, Febriany Eddy selaku Managing Director Business 3 Danantara Asset Management menjelaskan PT DSI terbentuk dengan kata kunci penguatan tata kelola. Yang mana, tata kelola itu mengarah untuk mengoptimalkan sumber daya negara sekaligus menangani persoalan under invoicing dan transfer pricing. “Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value,” ujarnya.
Febriany Eddy mengemukakan, PT DSI mengembangkan platform digital berbasis data untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengawasan ekspor. Platform itu mempunyai delapan mesin analitik yang mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, serta penerimaan. Seluruh sistem akan merekonsiliasi setiap alur dokumen, alur fisik, hingga alur pembayaran secara end to end.
Platform fase pertama pun telah rilis, tetapi pengembangannya masih berlangsung dan akan terus mendapat pembaharuan secara bertahap. PT DSI juga tak membangun sistem dari nol, melainkan mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai platform data kementerian yang telah tersedia. “Sistem akan memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan melalui kerangka kerja pemerintah,” papar Febriany Eddy.
Baca Juga
PT DSI juga menyiapkan kerja sama dengan surveyor untuk memastikan proses sampling, pemeriksaan laboratorium, dan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, penguatan teknologi dapat membuat proses pengawasan semakin mudah ditelusuri, konsisten, dan kredibel bagi seluruh pihak. Febriany Eddy menegaskan, tujuan akhirnya adalah menjadikan PT DSI sebagai sumber data terpadu yang menghubungkan seluruh proses ekspor.
Lebih lanjut, Ia menyebut platform DSI telah melacak 6.500 transaksi ekspor dengan volume sekitar 90 juta ton. Transaksi itu mencakup 50 pelabuhan, 25 provinsi, serta 100 negara tujuan, meskipun platform fase pertama belum sepenuhnya sempurna. Dari penelusuran awal, terdapat potensi sekitar USD5 miliar yang masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut sebelum dikategorikan sebagai under invoicing.
Selain pengawasan, PT DSI tetap menempatkan kontinuitas ekspor dan kepastian berusaha sebagai prinsip utama pelaksanaan mandatnya. Eksportir yang menjalankan bisnis secara benar tak perlu khawatir lantaran PT DSI hanya memastikan kepatuhan, bukan mengganggu aktivitas usaha. “Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi yang sehat,” ucap Febriany Eddy.
RTD Palembang Dorong Pengawasan Kekayaan Negara
Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute sekaligus Founder AFU mengutarakan RTD di Palembang merupakan bagian dari upaya membangun kekuatan civil society. Nagara Institute-AFU pun memilih Kota Palembang karena Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mempunyai kekayaan SDA yang sangat besar. “Kami mengkritik, tetapi tetap membuat kajiannya, itu prinsip Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, serta forum ini,” katanya.
Akbar Faizal menyebut pihaknya telah menggelar kegiatan serupa di delapan kota dengan tema berbeda. Rangkaian itu untuk mengumpulkan temuan, analisis, serta rekomendasi mengenai berbagai persoalan kebijakan publik dan pengelolaan negara. Seluruh hasil dari sembilan kota, termasuk Palembang, direncanakan dibukukan untuk disampaikan kepada Presiden RI nantinya.
Baca Juga
Ia menegaskan, kritik terhadap Danantara sangat penting untuk memastikan perubahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Nagara Institute memilih mengiringi kritik itu dengan riset agar masukan yang tersampaikan mempunyai dasar analitis. “Kami menyiapkan catatan kritis dalam bentuk sebuah riset yang sangat mendalam,” ungkapnya.
Akbar Faizal menyampaikan, rangkaian RTD Nagara Institute-AFU akan berlanjut menuju kota kesepuluh yang berlangsung di Jakarta. Pada forum terakhir itu, pihaknya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat hadir untuk menerima rangkuman rekomendasi. (*)
