JAKARTA, AFU.ID - Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali memantik api diskursus publik. Dalam satu forum yang sama, Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang terlibat perdebatan tajam yang tak sekadar adu argumen, tetapi juga memperlihatkan jurang cara pandang terhadap kekuasaan dan arah demokrasi.
Iwan Piliang membuka dengan nada moderat namun penuh kegelisahan. Ia mengakui bahwa riset dan data tidak selalu cukup untuk membuat publik memahami atau mengikuti arah kebijakan. Dalam ruang politik, katanya, dibutuhkan “jembatan”—bukan pembakaran relasi. Jika titik optimal tak tercapai, maka kompromi di level menengah adalah keniscayaan. Baginya, ekstremitas hanya akan memperbesar risiko, apalagi jika sumber masalah dianggap berpusat pada lingkar kekuasaan tertinggi.
Namun Iwan juga realistis—bahkan cenderung skeptis. Ia mempertanyakan kemungkinan mobilisasi besar-besaran ala gerakan rakyat untuk menekan kekuasaan. “Resource dari mana? Konsolidasi bagaimana?” kira-kira begitu nada pesimisnya. Ia kemudian menawarkan “jalan ketiga”—ruang kompromi yang sulit, tetapi mungkin lebih rasional dibanding konfrontasi langsung.
Di sisi lain, Saiful Mujani justru menunjukkan frustrasi. Ia menilai diskusi kehilangan fokus ketika pelanggaran hukum tidak dijawab secara tegas. Baginya, persoalan utama adalah kepatuhan terhadap konstitusi. Ia menyinggung isu penempatan pejabat, dugaan praktik patronase, hingga potensi pelanggaran Undang-Undang sebagai hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
“Pelanggaran harus direspons, bukan dinegosiasikan,” menjadi garis tegas Saiful. Ia juga menolak pendekatan yang terlalu kompromistis jika itu justru mengaburkan masalah utama. Dalam pandangannya, sikap realistis tidak boleh berubah menjadi penerimaan diam-diam atas penyimpangan.
Perdebatan memuncak ketika Iwan mencoba membela sisi lain kekuasaan. Ia menggambarkan sosok pemimpin yang menurutnya “open mind”, gemar membaca, dan memiliki niat kuat mempercepat kemajuan bangsa. Kritik terhadap otoritarianisme, menurutnya, kerap berlebihan dan tidak sepenuhnya berbasis realitas.
Saiful tak bergeming. Ia kembali menekankan bahwa niat baik tidak cukup jika praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan langkah konstitusional seperti tekanan politik atau mekanisme legislatif, meski diakui penuh risiko.
Di tengah tensi itu, Akbar Faizal berperan sebagai penyeimbang. Ia berulang kali menarik diskusi ke titik temu: pengakuan bahwa problem memang ada, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sipil. Ia mendorong lahirnya ruang debat yang sehat—bukan saling menutup atau melaporkan, melainkan adu gagasan yang keras namun tetap rasional.
Menariknya, di penghujung diskusi, ketiganya justru sepakat pada satu hal: pentingnya menjaga tradisi debat dalam demokrasi. Bagi mereka, perbedaan bukan ancaman, melainkan energi untuk menjaga kewarasan publik.
Debat itu mungkin tidak menghasilkan kesimpulan final. Namun seperti yang disiratkan dalam forum tersebut, demokrasi memang tidak selalu tentang jawaban—melainkan keberanian untuk terus bertanya, bahkan ketika jawabannya terasa jauh. (*)
