JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dinilai belum didukung studi yang memadai sebelum dijalankan. Padahal, program-program tersebut berpotensi mendorong perubahan besar bagi perekonomian Indonesia jika direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan minimnya perencanaan tersebut.
Ia menilai gagasan Presiden Prabowo pada dasarnya baik, tetapi pelaksanaannya harus didukung studi yang matang, data yang kuat, dan evaluasi berkelanjutan. "Kalau berhasil jadi revolusi," ujar Luhut dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, disaksikan Afu.id di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia mencontohkan program MBG yang menurutnya memiliki tujuan baik, tetapi membutuhkan evaluasi dalam pelaksanaannya. "MBG itu bagus, tetapi bagaimana cara eksekusinya itu penting," katanya.
Ia mengapresiasi mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilainya bersedia melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Menurutnya, kekurangan dalam pelaksanaan seharusnya menjadi bahan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
Luhut menilai MBG seharusnya dirancang sebagai ekosistem ekonomi yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan pangan, distribusi, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal. Tanpa perencanaan yang baik, manfaat ekonomi yang diharapkan dari program tersebut berisiko tidak tercapai. "Kita membangun ekosistem dari MBG, karena tidak diplan dengan baik, maka gone with the wind saja. Sama dengan program-program yang lain," ujarnya.
Luhut juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi membutuhkan studi yang memadai sebelum diterapkan secara luas. Ia mengungkapkan DEN telah melakukan studi di 800 titik untuk mengumpulkan data dan memahami kondisi di lapangan. Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menyusun pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran. "Koperasi Merah Putih itu kan bagus. Belum ada yang jalan. Studi di 800 titik, kita ingin dapat data, kita kirim tim," kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut memberikan saran agar program-program mahkota pemerintah itu berjalan dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan program perlu dijalankan secara bertahap, karena akan memberikan ruang untuk memperbaiki desain dan mengantisipasi persoalan sebelum diperluas. "Kalau itu dibuat lebih bertahap, mungkin sekarang sudah baik," ujarnya.
Prabowo Perlu Mendengar Masukan
Luhut mengatakan DEN memiliki kewajiban memberikan masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak. Menurutnya, delapan anggota DEN harus menyampaikan analisis secara jernih, termasuk ketika melihat adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ia juga menyebut Presiden Prabowo pernah mengeluhkan pelaksanaan program di lapangan. Namun, Luhut menilai evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis data agar pemerintah dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya.
Dalam perbincangan itu, Luhut turut menyinggung pentingnya Presiden mendengar masukan dari berbagai pihak. Ia menilai kekuatan politik Prabowo, termasuk dukungan koalisi yang solid, seharusnya menjadi modal untuk menjalankan program secara efektif. Menurutnya, tidak ada alasan program Presiden tidak berjalan apabila perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Luhut juga mengingatkan bahwa kekuasaan Presiden sangat besar sehingga perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap kritik dan masukan. "Presiden batuk saja, semua akan iyain saja, semua akan bilang benar," ujarnya.
Ia menegaskan institusi Presiden harus dihormati, tetapi penghormatan tersebut tidak boleh menghalangi pemberian saran yang jujur dan objektif. Luhut mengaku pernah mengingatkan Prabowo mengenai besarnya kekuasaan seorang Presiden, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai kepala negara. Ia juga menyinggung sejumlah tantangan global, seperti El Nino, La Nina, dan konflik di Timur Tengah, yang menurutnya harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan ekonomi. (EER)
Saksikan perbincangan lengkap dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan hanya di podcast Akbar Faizal Uncensored agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya.