MPR Minta Maaf dan Ulang Final LCC Kalbar, KPAI: Ada Pelanggaran Hak Anak Berpendapat

JAKARTA, AFU.ID — Polemik dugaan pembungkaman protes kritis siswi SMAN 1 Pontianak dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat, menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap peserta didik di ruang publik, mengingat tindakan merendahkan pendapat anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi.

"Pemahaman dan sikap yang merendahkan pendapat anak, membungkam dan melakukan perundungan terhadap anak yang menyampaikan pendapatnya, adalah merupakan pelanggaran hak asasi anak," tegas Komisioner KPAI, Sylviana Apituley dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Pihaknya memberikan dukungan penuh dan kebanggaan atas sikap Josepha Alexandra (Ocha) yang berani mengoreksi kekeliruan perhitungan skor oleh dewan juri secara cerdas dan santun.

"Keberanian dan kesantunan Josepha memprotes kekeliruan dewan juri secara langsung dan terbuka merupakan salah satu wujud konkret dari visi pengembangan karakter anak Indonesia," pujinya.

Merespons gelombang kritik publik dan desakan pemenuhan hak anak tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani akhirnya mengambil langkah korektif dengan menggelar ulang babak final LCC Kalbar.

“Dalam kasus Kalimantan Barat, kami memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan,” ujar Ahmad Muzani mengakui kesalahan lembaganya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Pertandingan ulang itu dipastikan akan menggunakan juri independen usai pimpinan MPR menjatuhkan sanksi teguran keras kepada dua juri sebelumnya, yakni Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni.

“Sudah. Tadi kita panggil. Sudah kita tegur,” lapor Muzani.

Keberanian Ocha menyuarakan kebenaran ini pada akhirnya tidak hanya berujung pada lomba ulang, melainkan juga membuahkan ganjaran beasiswa khusus dari Ketua Komisi II DPR RI.

"Hal ini memberi semangat bagi seluruh anak Indonesia bahwa hak mereka atas kebenaran dan haknya untuk berpartisipasi secara bermakna dilindungi oleh negara," pungkas Sylviana menutup pernyataannya. (NAD)