JAKARTA, AFU.ID — Setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Hal itu tergambar di film Pesta Babi (2026), produksi WatchDoc.
Pesta Babi adalah film dokumenter garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua (Marind, Yei, Awyu, Muyu) melawan ekspansi industri sawit dan tebu raksasa di wilayah selatan Papua. Film ini mengungkap praktik perampasan tanah adat masyarakat Papua, dan juga tentang kerusakan hutan demi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Karya dokumenter ini menyorot dari dekat upaya warga Papua mempertahankan tanah leluhur di tengah proyek berlabel "ketahanan pangan" dan "transisi energi" yang pada praktiknya mengorbankan masyarakat adat.
Film yang belum resmi dirilis ini diprediksi akan menghangatkan cuaca politik nasional, karena akan menyingung oligarki yang selama ini telah menancapkan kukunya di kekuasaan.
Sebelumnya Dandhy Laksono dan kawan-kawan telah merilis dua seri Dirty Vote yang mengungkap dengan jelas kecurangan pemilu yang dilakukan Joko Widodo.
Sebelum dirilis, Pesta Babi langsung disambut kontroversi. Pihak yang merasa dirugikan menuding, film ini menggunakan uang Goerge Soros. Kontroversi ini diangkat dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, yang tapingnya dilakukan Ahad (12/4/2026) lalu.
Atas pertanyaan yang diajukan Akbar Faizal, Dandhy menjawab kalem. “Ada di film nanti ada kolaborator ada teman-teman Greenpace, ada Pusaka Bentala, ada Watchdog,” katanya.
Dana itu, kata Dandhy, adalah sponsorship belaka. Dana dari sponsor itu, katanya, tidak untuk menggaji kru yang terlibat, bahkan termasuk dirinya.
Karya seni yang jujur dan menampilkan fakta, tidak harus tanpa sponsor. Dandhy berusaha jujur ada sponsor asing, namun tak ada kaitannya dengan konten. Untuk itu ia mengaku transparan dan mencantumkannya dalam rolling credit. Justru sebuah proyek yang tidak menyantumkan sponsorship punya kecenderungan tidak transparan.
Kritik Kebijakan
Dandhy melihat proyek agraria di Papua itu penuh kritik tajam sampai ke istana. Ia menyebut, proyek tersebut hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, bahkan berpotensi menjadi proyek pork barrel politics.
Pork barrel politics atau Politik gentong babi, adalah praktik politisi atau petahana yang menyalahgunakan dana publik/negara untuk mendanai proyek atau bantuan sosial (bansos) di daerah pemilihan tertentu demi mengamankan dukungan suara dalam pemilu.
Akbar Faizal melihat saat ini terjadi gap yang sangat dalam antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah seperti gagal memberi ruang yang cukup untuk menjawab jutaan pertanyaan publik.
Di sisi lain, kecerdasan masyarakat Indonesia semakin meningkat, mereka semakin kritis dan lebih melek terhadap isu-isu strategis nasional jika dibandingkan dekade sebelumnya. Masyarakat tahu, hari ini Menteri Purbaya berkegiatan apa, menggunakan baju apa, dan berbicara apa, cukup dengan membuka handphone.
Pertanyaan yang belum terjawab oleh pemerintah misalnya soal jumlah aparat kepolisian dan TNI di Papua yang jumlahnya kurang lebih mencapai 80-an ribu personel itu, tujuannya apa? Dia menghitung, jumlah aparat itu terlalu banyak.
Satu orang aparat di Papua mengawasi seratus warga, sedangkan di Indonesia (di luar Papua), rasionya 1:690. Terjadi gap hampir tujuh kali lipat. Angka ini tentu membutuhkan jawaban langsung dari pemerintah, jawaban yang tidak hanya memuaskan dahaga publik, tetapi berorientasi pada kesejahteraan bangsa dan negara.
Pertanyaannya, apakah iklim demokrasi Indonesia sudah mampu mengakomodir kritik Dandhy yang setajam pisau jagal itu? Atau justru sedang mengalami kemunduran dan kembali ke era di mana keterbukaan informasi publik lebih mahal dari darah seorang kritikus? (EER)
