JAKARTA, AFU.ID – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengkritik pendekatan militeristik dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Pendekatan tersebut dinilai tidak mampu menghadirkan solusi damai dan justru membuat warga sipil terus menjadi korban. Kritik itu disampaikan PGI menyusul eskalasi kekerasan di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yahukimo, Papua, yang kembali menelan korban jiwa serta memaksa ribuan warga sipil mengungsi.
“Bagi PGI, setiap nyawa yang hilang adalah tragedi kemanusiaan. Ketika kehidupan manusia direnggut, yang terluka bukan hanya keluarga korban, tetapi juga martabat kemanusiaan kita bersama,” tulis PGI melalui akun Instagram resminya, Minggu (5/7/2026). PGI menegaskan tidak ada kepentingan apa pun yang dapat membenarkan hilangnya nyawa orang-orang tidak bersalah.
PGI menilai pendekatan militeristik yang selama ini digunakan pemerintah dalam menangani konflik Papua terbukti tidak menghadirkan solusi damai dan adil. Sebaliknya, pendekatan tersebut disebut melahirkan penderitaan panjang yang terus berulang bagi masyarakat sipil di daerah konflik. Menurut PGI, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama.
Karena itu, seluruh pihak yang bertikai didesak menahan diri dan menghentikan segala bentuk kekerasan. PGI juga meminta seruan dialog damai yang selama ini disampaikan gereja, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil segera diwujudkan secara nyata dan bermartabat. Dalam pernyataannya, PGI menyebut eskalasi konflik bersenjata beberapa hari terakhir telah merenggut nyawa berbagai pihak yang tidak bersalah.
Para korban yang disebut PGI antara lain pelayan Tuhan sekaligus gembala jemaat GKII, Pendeta Elianus Agimbau. Selain itu, seorang ibu bernama Melkiana Duwitau yang tengah mengandung delapan bulan beserta bayi dalam kandungannya juga turut menjadi korban. PGI juga menyoroti tewasnya warga sipil bernama Okto Tigau, pilot pesawat sipil AMA PK-RCY Captain Nicholas F. Goselin, serta anggota TNI Praka Bayu Oktara.
Atas rentetan peristiwa itu, PGI mengecam pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, dan serangan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Kecaman juga ditujukan terhadap penyerangan pesawat sipil dan warga tak bersenjata. PGI menyatakan keprihatinan mendalam atas semakin pudarnya penghormatan terhadap martabat manusia.
Lebih lanjut, PGI mendesak pemerintah mengusut tuntas seluruh peristiwa kekerasan di Intan Jaya dan Yahukimo melalui penyelidikan yang independen dan tidak memihak. PGI juga meminta pelaku yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman berat. Penegakan hukum dinilai penting agar kekerasan tidak terus berulang dan warga sipil tidak kembali menjadi korban.
Selain itu, PGI meminta Panglima TNI dan Kapolri memproses aparat TNI atau Polri yang patut diduga melanggar hukum atau hak asasi manusia. Proses tersebut diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. (FAD)
