JAKARTA, AFU.ID — Partai Politik (Parpol) telah menyatakan tidak akan mengajukan kadernya untuk diusung dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI). Mereka justru menyepakati jika pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alhasil, sejumlah nama dari paprol itu muncul ke permukaan, seperti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani.
Akan tetapi, munculnya nama-nama tersebut menjadikan jabatan Presiden dan Wapres RI nantinya berasal dari parpol yang sama. Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio alias Hensat pun menilai, kolaborasi antara Kepala Negara dan Wakilnya yang berasal dari satu parpol lebih baik ketimbang berasal dari partai lain. Ia menyoroti potensi adanya saling iri antar partai, “(Kalau partai lain, red) nanti malah gesekan,” katanya kepada Afu.id, Senin (16/11/2026).
Hensat melanjutkan, apabila gesekan tersebut terjadi, maka tak menutup kemungkinan timbulnya keretakan dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Yang mana, kondisi itu dapat mengganggu proses hubungan baik yang selama ini telah terjalin. “(Nanti, red) koalisinya malah tidak solid,” jelasnya.
Sebagai informasi, nama yang akan melaju untuk mengisi jabatan Wapres RI sepeninggal Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat mengerucut. Tiga sosok dikabarkan masuk dalam kandidat, seperti Dasco, Sugiono dan Muzani. Meski nama-nama itu telah muncul di permukaan, namun keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto pun mempunyai waktu selama 14 hari untuk menyodorkan dua nama kepada MPR. Setelah itu, MPR paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wapres RI untuk memilih dan mendapatkan pengganti definitif. Gibran Rakabuming Raka sendiri resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11/2026).
Putra sulung Joko Widodo alias Jokowi tersebut mengaku keputusannya hadir usai mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah dua yang menjadi alasannya demi kepentingan bangsa dan negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Ia membantah keputusannya mundur karena polemik ijazah yang sedang mendapatkan sorotan akhir-akhir ini.
"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi, dan tidak berkaitan dengan ijazah," kata dia dalam keterangan resminya. Gibran lantas menegaskan, seluruh dokumen pendidikan miliknya telah lengkap. Ia bahkan telah menyerahkan kepada pengadilan untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.
Oleh karenanya, Ia berharap polemik tersebut tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, demokrasi perlu ditata lebih baik karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang. “Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” ujarnya. (AHA)