Prihatin dalam Kemerdekaan, Petani Kendeng Gelar Upacara Rakyat

JAKARTA, AFU.ID — Warga dan petani di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah hari ini, Senin (17/8/2026) memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggelar "Upacara Rakyat" yang digelar di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolio, Pati.

Upacara rakyat yang dipimpin Gunretno, dihadiri warga dan petani sekitar pegunungan Kendeng yang selama 20 tahun lebih mempertahankan lingkungan dari penambangan batuan karst. Selain warga, juga bergabung perwakilan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira (Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran), Media Askar (Menteri Perekonomian), Nabiyla Risfa Izzati (Menteri Sosial dan Layanan Dasar), dan Isnawati Hidayah (Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan).

“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung”, ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan, dalam pernyataan tertulis yang diterima Afu.id.

Sementara dari Konferensi Republik, hadir Yanuar Nugroho serta sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) juga menjadi peserta upacara, seperti Zainal Arifin Muchtar dan Bivitri Susanti. Menurut Bivitri Susanti, di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga.

Yanuar Nugroho pun menegaskan. "Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri".

Selain itu, penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, juga Pengurus Masjid Nurul Asri turut hadir untuk memberikan dukungan. Upacara ini digelar sebagai simbol penting gerakan rakyat yang mengharapkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekedar teks”, jelas Gunretno. "Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan”, tambah Zainal Arifin Mochtar.

Hari ini, masyarakat desa kian terhimpit oleh kondisi ekonomi Indonesia yang buruk dan program yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. KDMP yang dipaksakan merenggut dana desa hingga 70%, anak-anak keracunan karena MBG. Bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pun terhimpit dalam bekerja dan upah yang tidak penuh dibayar, hingga penanganan bencana alam dan kerusakan lingkungan yang tidak dimitigasi dengan baik akibat alokasi anggaran yang kacau dari pengelola negara.

Pati adalah salah satu titik di mana warga bersatu mengupayakan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya. "Karena pemerintah sesungguhnya adalah pengelola, penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang bisa bertindak tanpa kehendak rakyat," tegas Gunretno. (MAR)