Solar Nonsubsidi Tembus Rp30 Ribu dan Pasokan Dibatasi, Ribuan Nelayan di Pati hingga Sibolga Mogok Melaut

JAKARTA, AFU.ID — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang meroket hingga Rp30 ribu per liter dari Rp17 ribu per liter membuat ribuan kapal nelayan di pesisir Pati, Jawa Tengah, mangkrak dan mogok melaut selama sepekan terakhir.

"Ya tidak berangkat semua, ada sekitar seribu lebih kapal yang tidak melaut," ungkap nelayan setempat, Agus, dikutip liputan 6 SCTV pada (16/5/2026). 

Melonjaknya harga bahan bakar dari yang sebelumnya berada di angka Rp17 ribu per liter tersebut dinilai sangat mencekik operasional nelayan, sehingga biaya melaut dipastikan tak lagi sebanding dengan hasil tangkapan ikan.

"Ini dengan harga saat ini, kita tidak mungkin akan bisa bergerak, tidak mungkin akan ada pemberangkatan kapal-kapal karena terkendala BBM," tutur seorang pemilik kapal, Mohammad Agung dikutip liputan 6 SCTV. 

Lebih jauh, imbas krisis BBM ini rupanya meluas hingga ikut melumpuhkan aktivitas para nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara.

Beban nelayan di kawasan pesisir semakin berat lantaran mahalnya harga tersebut juga dibarengi dengan kelangkaan pasokan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) setempat.

Pasalnya, pihak SPBN kini membatasi jatah pembelian menjadi hanya seribu liter solar nonsubsidi, padahal setiap armada kapal membutuhkan sedikitnya 3 ribu liter untuk satu kali operasi pelayaran.

Jika situasi krisis ini terus berlarut tanpa solusi, dipastikan tidak hanya roda ekonomi pesisir yang terancam kolaps, melainkan periuk nasi ribuan keluarga nelayan juga akan ikut terhenti.

Sebelumnya juga, Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menekankan bahwa tingginya biaya bahan bakar ini sangat timpang dengan harga jual tangkapan laut, sehingga operasional nelayan terancam lumpuh total.

“Sesuai aturan pemerintah, kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT) memang diwajibkan memakai solar nonsubsidi,” ujar Kajidin dikutip Tempo.co pada (4/5/2026). 

Kajidin membeberkan hitung-hitungan kasarnya untuk kapal berbobot di atas 100 GT yang biasanya berlayar hingga delapan bulan, setidaknya dibutuhkan 100 ribu liter solar. 

Dengan harga saat ini, modal untuk bahan bakarnya saja bisa menelan angka fantastis hingga Rp3 miliar, dan itu belum termasuk biaya perbekalan para Anak Buah Kapal (ABK).

Tragisnya, pengeluaran raksasa tersebut tidak sebanding dengan pendapatan nelayan karena harga ikan di pasaran cenderung stagnan dan tidak ikut naik. 

Kajidin mencontohkan, jika nelayan berhasil membawa pulang tangkapan sebanyak 100 ton dan dijual seharga Rp22.000 per kilogram, omzet yang didapat hanyalah Rp2,2 miliar. Artinya, hasil penjualan seluruh ikan tangkapan bahkan belum cukup untuk sekadar menutup modal pembelian solar.

Ketimpangan ekstrem antara biaya operasional yang membengkak dan rendahnya nilai jual ikan inilah yang membuat nelayan babak belur. 

Akibatnya, selama hampir dua bulan terakhir, para nelayan terpaksa menyandarkan kapalnya dan berhenti beroperasi karena pasti akan menanggung kerugian besar jika memaksakan diri untuk melaut.

Menyikapi polemik kenaikan BBM, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa lonjakan harga murni hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang digunakan oleh industri dan masyarakat mampu, mengikuti dinamika harga minyak dunia. 

Di sisi lain, sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna meredam dampak konflik Timur Tengah, pemerintah memastikan harga bensin dan solar bersubsidi, serta LPG tetap stabil dan tidak dinaikkan. (NAD)