JAKARTA, AFU.ID — Penerapan standar Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) menjadi instrumen vital untuk menekan tingginya kerentanan keselamatan kerja. Sertifikasi itu juga bertujuan meminimalisir ketidakefisienan setiap operasional penangkapan ikan di wilayah perairan nasional. Yang mana, skema kompetensi dasar pelayaran ini menyasar hingga 2.886 pekerja pesisir yang tersebar di 16 provinsi.
Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Sabtu (14/11/2026), sertifikasi terintegrasi dengan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pembangunan infrastruktur fisik kawasan pesisir membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar pemanfaatan fasilitas penangkapan ikan berjalan optimal. Langkah itu sekaligus menandai pergeseran standar kelayakan melaut agar tak lagi sekadar bergantung pada pengalaman tradisional, melainkan terukur secara teknis sesuai regulasi keselamatan maritim.
Modernisasi fasilitas pelabuhan dan armada tangkap berisiko gagal memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tanpa peningkatan kualitas teknis pekerja. Menteri KP RI, yakni Sakti Wahyu Trenggono, menilai nelayan yang mempunyai kecakapan dan mengutamakan keselamatan menjadi bagian penting dalam mendorong produktivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. “Jadi, KNMP perlu ditopang sumber daya manusia yang kompeten agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, ketergantungan terhadap kebiasaan melaut secara turun-temurun kerap membuat pekerja abai terhadap prosedur mitigasi bencana dan penanganan darurat di tengah laut. I Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menyatakan penguasaan teknis pengoperasian alat tangkap serta navigasi dasar sangat mutlak guna meminimalkan fatalitas kerja. Sehingga, evaluasi kelayakan kompetensi pun tak lagi berorientasi pada kuantitas dokumen legalitas semata, melainkan perubahan perilaku kerja di atas kapal. “Keselamatan nelayan adalah prioritas utama, setiap yang berangkat melaut harus kembali dengan selamat kepada keluarganya,” tuturnya.
Sebagai informasi, kurikulum pengujian dalam penerbitan Sertifikat Kecakapan Nelayan mencakup pengetahuan dasar pelayaran, teknik operasi penangkapan ikan, keselamatan kerja, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan. Peserta yang lolos tahapan evaluasi teknis berhak mengantongi dokumen legalitas kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Standarisasi kurikulum itu bertujuan menyeragamkan kemampuan dasar keselamatan awak kapal perikanan di seluruh zona tangkap nasional.
Di sisi lain, jangkauan distribusi pelatihan teknis pada 16 provinsi menuntut koordinasi lintas unit pelaksana teknis di berbagai wilayah kepulauan. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Joni Haryadi D merinci pelaksanaan program melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, BPPP Bitung, serta BPPP Ambon. Sebaran titik pelaksanaan mencakup kawasan KNMP Lhok Pawoh Aceh Barat Daya, KNMP Ciwaru Sukabumi, KNMP Lateng Banyuwangi, KNMP Banyutowo Pati, KNMP Angkue Bone, KNMP Supu Halmahera Utara, hingga KNMP Samber Binyeri Biak.
Pada akhirnya, legalitas formal melalui Sertifikat Kecakapan Nelayan tak akan otomatis menurunkan angka kecelakaan laut apabila gagal beriringan dengan pengawasan ketat terhadap kelaikan kapal dan ketersediaan alat keselamatan di lapangan. Tanpa penegakan standar operasional yang konsisten pascamasa pelatihan berakhir, sertifikasi kompetensi berisiko hanya menjadi pemenuhan syarat administratif semata di atas kertas. Keberhasilan transformasi sektor perikanan tangkap sangat bergantung pada sejauh mana regulasi mampu mengubah budaya kerja berisiko tinggi menjadi praktik melaut yang terukur dan aman. (ADR)