JAKARTA, AFU.ID — Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menunjukkan tren penurunan. Perkembangan ini sesuai data yang dimiliki Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Kenaikan tersebut membuat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan karhutla secara nasional. "Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," kata Menhut Raja Juli Antoni mengatakan keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, jumlah hotspot di Kalimantan Barat meningkat dari 273 titik menjadi 859 titik. Sementara itu, Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari 253 titik menjadi 623 titik. Peningkatan juga terjadi di sejumlah provinsi lain, meski dengan jumlah yang lebih rendah. Di Sumatera Selatan, jumlah hotspot naik dari 20 menjadi 89 titik. Kalimantan Selatan meningkat dari 22 menjadi 73 titik, sedangkan Jambi yang sebelumnya tercatat nol titik kini memiliki empat hotspot. Riau masih mencatat nol titik.
Untuk merespons peningkatan tersebut, Raja Juli bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto akan menuju Pontianak untuk memperkuat kembali koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Koordinasi akan melibatkan pemerintah daerah dan aparat keamanan, termasuk Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda, serta Pangdam. Pemerintah akan mengevaluasi perkembangan hotspot dan titik api yang telah diverifikasi sekaligus menyusun langkah mitigasi. "Oleh karena itu, besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," ujar Raja Juli.
Sebelumnya, Raja Juli meninjau penanganan karhutla di Jambi. Setelah itu, pemerintah kembali memusatkan perhatian pada wilayah Kalimantan menyusul peningkatan jumlah hotspot. Raja Juli mengingatkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan dan kerja sama berbagai pihak. Menurut dia, kondisi cuaca pada periode puncak El Nino yang berlangsung pada September turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Pemerintah pun mendorong penguatan upaya pencegahan dan penanganan di daerah, terutama di wilayah yang menunjukkan peningkatan hotspot. Penurunan jumlah titik panas sebelumnya dinilai belum cukup untuk mengakhiri kewaspadaan terhadap ancaman karhutla. (EER)