JAKARTA, AFU.ID — Posisi Wakil Presiden (Wapres) masih kosong usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama, sementara MPR RI paling lama 60 hari menentukan Wapres yang akan mendampingi Presiden.
Presiden Prabowo mengaku masih melakukan pencarian dua nama kandidat sebelum nantinya diserahkan ke MPR RI. Proses pemilihan nama masih digodok bersama sejumlah pihak termasuk partai koalisi. Rencananya ia bakal menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran setelah pulangnya dari luar negeri.
"Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden," katanya dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Meski begitu ia belum membeberkan kriteria dari sosok yang akan mendampinginya hingga akhir jabatannya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Surat pengunduran diri itu telah diserahkan Gibran ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Melalui surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa dirinya mundur sebagai wakil presiden atas permintaan sendiri. Artinya, Gibran mundur bukan karena dipecat dan tidak ada paksaan. Hal itu terkuak saat Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran.
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani membacakan isi surat Gibran kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran tak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan mengundurkan diri. Muzani hanya membacakan poin inti lantaran surat tersebut bersifat rahasia. "Tidak ada alasan yang disebutkan di situ. Ini masih panjang, masih ada lagi," ujar Muzani. Namun, dalam bagian selanjutnya, surat tersebut memuat pernyataan Gibran bahwa keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani. (AHA)