718 Warga di Purwerejo Keracunan MBG, Korban Kesakitan Cuma Diberi Oralit

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 718 warga di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah tersebut tersebar di delapan desa, yakni Guntur, Nglaris, Sidomukti, Ngasinan, Sendangsari, Limbangan, Kaliboto, dan Legetan. Dari total tersebut, tiga warga masih menjalani rawat inap di rumah sakit.

Pendataan korban masih berlangsung sehingga jumlah 718 orang tersebut berpotensi berubah. Rinciannya terdiri atas, 189 warga Guntur, 95 warga Nglaris, 110 warga Sidomukti, 119 warga Ngasinan, 110 warga Sendangsari, 24 warga Limbangan, 35 warga Kaliboto, dan 36 warga Legetan. Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan biaya pengobatan warga yang terdampak ditanggung pemerintah daerah. 

Kasus bermula saat makanan MBG dengan menu nasi, ayam bumbu, tahu kuah kuning, dan sayur kol bumbu kuning dibagikan pada Kamis (17/9/2026). Keluhan awal mulai dirasakan warga sekitar pukul 20.00 WIB, dengan gejala diare, sakit perut, dan mulas. Salah satu warga Desa Guntur, Sarjito, mengatakan anaknya hanya mencicipi sedikit ayam dari makanan dari menu MBG tersebut lalu mengalami diare pada malam harinya.

Selain jumlah korban yang sangat banyak, sorotan lain tertuju dari cara pengelola dapur melakukan penangan awal para korban keracunan ini. Petugas MBG disebut hanya mengirimkan oralit ke posyandu-posyandu. Ketua RW V Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Tri Indrayatno, mengatakan cara tersebut memperburuk situasi warga yang sedang mengalami gejala keracunan untuk mendapatkan pertolongan. "Sore waktu Maghrib, pengelola dapur datang membawa oralit. Itu pun tidak diberikan langsung kepada warga, tapi hanya didrop di Posyandu dan warga disuruh mengambil," ujar Tri, dikutip dari Koranjuri, Jumat (25/9/2026). 

Warga meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah mereka. Sarjito juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola distribusi makanan dievaluasi hingga ditutup apabila diperlukan. "Tuntutan kami adalah tutup SPPG-nya," kata Sarjito. (RAI)