Ini 5 Alasan Hakim Tolak Eksepsi Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

JAKARTA, AFU.ID — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap lima alasan tidak menerima eksepsi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Keberatan mengenai kebijakan pembagian kuota, kewenangan pengadilan, niat jahat, penerimaan uang, dan kerugian negara dinilai telah masuk ke wilayah pembuktian. Hakim juga menyatakan surat dakwaan jaksa KPK memenuhi syarat formal dan materiil sehingga persidangan harus dilanjutkan.

Putusan sela tersebut belum menentukan apakah Yaqut terbukti melakukan korupsi. Majelis hanya menilai apakah dakwaan jaksa dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Berikut lima pertimbangan utama yang membuat eksepsi Yaqut tidak diterima.

Alasan pertama, perkara yang didakwakan tidak hanya menyangkut keabsahan kebijakan pembagian kuota haji. Jaksa mendalilkan kebijakan tersebut digunakan dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain. “Yang menjadi inti dakwaan adalah dugaan tindak pidana korupsi, bukan semata-mata pengujian keabsahan tindakan pemerintahan,” kata Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani, Kamis (27/8/2026).

Alasan kedua, Pengadilan Tipikor dinilai tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun perbuatan Yaqut berkaitan dengan kewenangannya sebagai menteri. Dimensi administrasi pemerintahan tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan pemerintah dapat diperiksa melalui hukum pidana apabila diduga menjadi sarana melakukan korupsi dan menimbulkan kerugian negara.

Alasan ketiga, keberatan mengenai tidak adanya mens rea atau niat jahat harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara. Hakim menilai sikap batin terdakwa tidak dapat disimpulkan hanya pada tahap pemeriksaan eksepsi. “Ada atau tidaknya mens rea serta benar atau tidaknya dalil iktikad baik dan penyelamatan fiskal merupakan materi pembuktian pokok perkara,” ujar Ni Kadek.

Alasan keempat, keberatan terhadap dugaan penerimaan 271.500 dolar Amerika Serikat juga telah menyentuh materi pembuktian. Dakwaan telah mencantumkan penerimaan tersebut sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang diduga memperkaya Yaqut. Identitas pemberi, waktu, tempat, dan cara penyerahan uang harus diperiksa melalui saksi, dokumen, serta alat bukti lain selama persidangan.

Pertimbangan serupa berlaku terhadap dugaan perintah menyiapkan 1 juta dolar Amerika Serikat untuk Pansus Angket Haji 2024. Majelis tidak menilai kebenaran tuduhan tersebut dalam putusan sela karena tahap eksepsi hanya menguji keabsahan surat dakwaan. Jaksa tetap berkewajiban membuktikan apakah perintah dan aliran uang itu benar terjadi serta berkaitan dengan Yaqut.

Alasan kelima, dakwaan telah menyebutkan nilai kerugian negara sebesar Rp622,09 miliar beserta sumber penghitungannya dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai itu terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggara haji khusus sebesar Rp438,2 miliar, penjualan kuota petugas Rp39,95 miliar, serta biaya percepatan pengisian kuota sebesar Rp143,92 miliar. Majelis menilai uraian tersebut sudah cukup untuk memenuhi syarat formal dan materiil dakwaan.

Meski demikian, hakim belum menyatakan angka kerugian negara tersebut benar dan terbukti. Persidangan masih harus menguji apakah kuota haji, keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dan biaya percepatan termasuk lingkup keuangan negara. Hubungan antara kerugian yang didakwakan dengan kebijakan maupun perbuatan Yaqut juga harus dibuktikan oleh jaksa.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis menyatakan dakwaan jaksa tidak kabur atau obscuur libel. Hakim memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst/2026 atas nama Yaqut Cholil Qoumas. Tahap pembuktian selanjutnya akan menguji niat, aliran uang, kerugian negara, serta hubungan antara kebijakan kuota haji dan perbuatan yang didakwakan. (RHU)