Modus Travel Wisata dan Paspor Rekayasa, Pemilik Agensi Ditetapkan Tersangka TPPO Empat Warga Malang di Jepang

JAKARTA, AFU.ID - Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Malang menetapkan seorang perempuan berinisial IZ (36) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa empat warga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Modus operandi yang dijalankan pemilik usaha travel asal Gondanglegi tersebut adalah menjanjikan pekerjaan formal sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang, namun justru menelantarkan para korban tanpa kepastian kerja maupun kontrak resmi sesampainya di negara tujuan.

Penyidikan kepolisian membongkar rekayasa sistematis yang dirancang tersangka dalam memuluskan kejahatan lintas negara ini. Kepala Unit III Satres PPA dan PPO Polres Malang, Aiptu Erlehana Brumaha, mengungkapkan bahwa IZ memalsukan dokumen Kartu Keluarga (KK) fiktif dan memaksa para korban membiayai perjalanan transit ke sejumlah negara guna memanipulasi stempel paspor agar lolos dari pemeriksaan imigrasi. Rekrutmen korban berinisial M (50), DA (28), MR (30), dan S (55) tersebut dilakukan memanfaatkan jaringan bisnis travel wisata miliknya.

Setibanya di Jepang pada pertengahan Maret 2026, keempat korban tidak disalurkan ke tempat kerja yang dijanjikan, melainkan diserahkan kepada agen ilegal lokal yang kembali meminta pemerasan uang. Tersangka lantas bertolak pulang ke Indonesia dan meninggalkan para korban dalam kondisi terlunta-lunta menanggung biaya hidup tinggi. Karena tidak mampu bertahan, tiga orang korban memilih pulang ke Tanah Air dalam rentang waktu kurang dari satu bulan sebelum akhirnya mendapatkan pemulihan serta pendampingan dari aparat kepolisian.

Meski pihak keluarga tersangka dilaporkan telah menyerahkan sejumlah uang ganti rugi kepada para korban, Polres Malang menegaskan bahwa proses hukum perkara kejahatan perdagangan orang ini dipastikan berlanjut ke pengadilan. "Untuk restorative justice tidak memungkinkan karena perkara TPPO tidak boleh di-RJ," tegas Aiptu Erlehana, Jumat (4/9/2026). Saat ini, penyidik masih terus menelusuri alur jaringan dan kemungkinan keterlibatan sindikat agen ilegal lain yang berbasis di Jepang.

Pakar Hukum Pidana Internasional Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, menilai praktik manipulasi visa wisata untuk pengiriman tenaga kerja ilegal merupakan modus klasik TPPO yang kian marak memanfaatkan celah kelenggangan pengawasan agen perjalanan swasta. Menurutnya, tindakan kepolisian yang menolak mekanisme restorative justice sudah tepat secara yuridis karena kejahatan perdagangan manusia tergolong tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang tidak bisa dihapus hanya dengan ganti rugi materiil.

Atas perbuatan memalsukan dokumen dan menelantarkan warga di luar negeri tersebut, penyidik menjerat IZ dengan pasal berlapis, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tersangka kini ditahan di Polres Malang dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. (RHU)