JAKARTA, AFU.ID — Amburadulnya pendataan desil sebagai pengkategorian kesejahteraan sosial dirasakan warga Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyak warga yang tereleminasi dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) akibat sengkarutnya pendataan dan verifikasi.
Hal ini yang dialami oleh Yayah (54), Ketua RT 12 RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Yayah menjadi salah satu dari sekian warga yang tercoret dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena tercatat memiliki aset tanah yang bernilai di atas Rp1 Miliar. “Saya tercoret dari PKH. Taunya pas cek website Bansos dari Kemensos, hasilnya dicoret karena kepemilikan aset berupa tanah di atas Rp1 Miliar,” tutur Yayah saat ditemui Afu.id, Sabtu (5/9/2026).
Yayah menuturkan jika di wilayahnya ada 3 warga yang tercoret dari daftar bantuan pemerintah yaknin Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang verifikasinya langsung dari Kementerian Sosial. Ia menyebut, dirinya sebagai Ketua RT hanya membantu mendata dalam rangka pengusulan di Tingkat kelurahan yang kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Setempat sebelum dimasukkan dalam DTSEN.
Yayah juga mengaku sempat menjadi sasaran karena dituding menjadi penyebab warga tersebut disetop program bansosnya. “Karena secara langsung menjadi sasaran warga sendiri. Padahal udah saya jelaskan baik-baik jika verifikasi dilakukan tim PKH dari Dinsos Jakbar yang hasilnya diteruskan ke pusat,” paparnya.
Warga yang tercoret dari bantuan sosial, Budiman, juga mengeluhkan perakara peringkat desil. Budiman merupakan salah satu penerima manfaat bantuan pangan non tunai Kemensos sejak 2022 lalu. Namun, saat akhir Agustus 2026, ia mengecek melalui kanal cek bansos, tiba-tiba namanya tak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan. “Waktu akhir Agustus kemarin sengaja cek karena waktu itu ada sensus ekonomi. Ternyata nama saya bukan lagi penerima bantuan,” kata Budiman.
Budiman mengaku jika dirinya tetap berada di desil 2 yang masuk kategori Masyarakat miskin. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online itu heran mengapa tidak lagi terdaftar sebagai penerima BPNT. “Heran saya juga, kok bisa? Saya tanya ke Ketua RT, tapi katanya itu berdasarkan penilaian Dinsos setempat. Saya juga gak bisa menyalahkan, karena RT sifatnya hanya mendata untuk pengusulan,” ungkapnya.
Budiman kini harus mengajukan ulang permohonan pengajuan bansos. Ia memanfaatkan masa sanggah di Kelurahan agar bisa mendapatkan bantuan BPNT dengan nilai nominal Rp200 Ribu per Bulan itu. “Kemarin diajukan sanggah di Kantor Lurah. Tapi lagi-lagi kalua itu sifatnya pengajuan. Saya siap diverifikasi ulang, saya juga ngontrak di sini tidak punya aset kayak orang mampu,” ujarnya.
Kisah warga yang tereleminasi gegara amburadulnya desil juga dialami Aminah. Lansia berusia 63 tahun itu sebelumnya mendapat bantuan PKH Kemensos sejak 2018, kini ia merana karena tiba-tiba desilnya melonjak dari 3 menjadi 10.
Aminah terkejut, berdasarkan pemeberitahuan di laman cek bansos, dirinya terdaftar memiliki bangunan rumah dengan nilai aset lebih dari Rp1 Miliar. “Kaget bukan main saya, dikategorikan desil 10. Rumah juga cuma petakan peninggalan warisan ibu yang luasnya cuma 30-an meter persegi,” katanya.
Aminah mengeluhkan data desilnya berubah tak lama setelah didatangi petugas sensus ekonomi di bulan Juli 2026 lalu. Saat itu, petugas Sensus Ekonomi menanyakan detail perihal profil kesejahteraan keluarganya mulai penghasilan per bulan, pengeluaran harian, bahkan sampai penggunaan gas 3 kilogram. “Detail banget ditanya-tanya. Sampai perkara air galon juga ditanya. Saya takutnya ada pengaruh dari situ,” ungkapnya.
Aminah berharap desilnya bisa kembali ke seperti semula agar bisa mendapat bantuan PKH. Lansia yang sehari-hari berusaha dengan menjajakan jajanan kecil ini berharap di masa sanggah akan kembali menjadi penerima manfaat bantuan sosial. “Penginnya bisa dapet bantuan lagi, karena penghasilan dari warung kecil ini gak tentu. Suami juga sudah meninggal dan anak-anak ada yang masih sekolah,” harapnya. (FAP)
