AFU.id

Indeks Berita

Skandal Korupsi DJKA Kemenhub: Terdakwa Korporasi PT KAPM Didakwa Bayar Commitment Fee Proyek Rp 1,12 Miliar

Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (KAPM), didakwa telah menyetujui dan menyetorkan commitment fee sebesar 5 persen guna memuluskan pemenangan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan dakwaan terhadap KAPM yang berstatus sebagai terdakwa korporasi. Praktik rasuah ini bermula pada Des

Skandal Korupsi DJKA Kemenhub: Terdakwa Korporasi PT KAPM Didakwa Bayar Commitment Fee Proyek Rp 1,12 Miliar

Berkas Tersangka Anak Lengkap, Skandal Santri Terbakar di Pesantren NTB Seret Pasal Perlindungan Anak

Penyidikan kasus terbakarnya tiga santri di sebuah pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada Desember 2025 lalu kini memasuki babak baru. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, mengonfirmasi bahwa berkas perkara untuk tersangka anak berinisial MR (15) telah dinyatakan lengkap ( P-21 ) oleh jaksa peneliti pada Senin (7/9/2026). Penyidik kepolisian saat ini tengah bersiap

Berkas Tersangka Anak Lengkap, Skandal Santri Terbakar di Pesantren NTB Seret Pasal Perlindungan Anak

Bongkar Aliran Dana Rp28 Miliar, Briptu MD Sebut Eks Karo SDM Polda Jambi Terlibat Penipuan Penerimaan Polri

Tersangka kasus dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri 2026 di Jambi, Briptu MD, membongkar dugaan aliran dana senilai puluhan miliar rupiah yang melibatkan perwira menengah kepolisian. Kuasa Hukum MD, Muhammad Ferdi Prasetyo, mengungkapkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa sebagian besar dana hasil penipuan yang secara akumulatif mencapai hampir Rp 28 miliar tersebut ditengarai mengalir ke mantan Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol H, serta beberapa perwira lainnya. Ferdi membeberk

Bongkar Aliran Dana Rp28 Miliar, Briptu MD Sebut Eks Karo SDM Polda Jambi Terlibat Penipuan Penerimaan Polri

Kronologi Relawan Damkar Banjarmasin Gugur, Hilang di Air saat Berjuang Menyeberangkan Selang

Seorang anggota relawan pemadam kebakaran swasta bernama Firman Ariadi (28) dilaporkan meninggal dunia saat berjuang memadamkan musibah kebakaran di Jalan Jafri Zam-zam, Kecamatan Banjarmasin Barat. Korban yang tergabung dalam kesatuan BPK KTC Fire tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dasar sungai yang berada tepat di depan lokasi kejadian perkara pada Senin (7/9/2026). Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin, Hendro, membenarkan adanya insiden maut

Kronologi Relawan Damkar Banjarmasin Gugur, Hilang di Air saat Berjuang Menyeberangkan Selang

Kronologi Penemuan Kerangka Tulang Kakak-Adik di Banyuasin Sumsel, Diduga Dibunuh Lima Tahun Lalu

Kerangka kakak-adik, Rani alias RM dan Ayuhana alias AM, ditemukan di sebuah rumah kosong di Banyuasin, Sumatra Selatan, setelah lima tahun dilaporkan hilang sejak 27 Oktober 2021. Penemuan ini terjadi saat warga menemukan sepeda motor di parit dan melaporkannya kepada polisi, yang kemudian menemukan barang-barang milik korban di lokasi tersebut. Penyelidikan polisi mengarah kepada dua tersangka, RS dan AD, yang ditangkap dan kini diperiksa untuk mengungkap detail kejadian serta motif pembunuhan

Kronologi Penemuan Kerangka Tulang Kakak-Adik di Banyuasin Sumsel, Diduga Dibunuh Lima Tahun Lalu

Cegah Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat, Bareskrim Polri Setop Sementara Kasus Pidana Konflik Tanah

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan bahwa jajaran kepolisian resmi menangguhkan sementara atau memberlakukan moratorium terhadap penanganan seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural. Kebijakan strategis ini diambil sebagai bentuk penyelarasan visi Polri dengan DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, mempedomani kesimpulan RDP bersama Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026. Dalam rapat kerja b

Cegah Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat, Bareskrim Polri Setop Sementara Kasus Pidana Konflik Tanah

Kasus Kredit Rp 11 Miliar Bank NTB Syariah: Kejati Periksa Anak Mantan Gubernur NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) memeriksa Muhammad Ihsan, anak mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan modal kerja Rp 11 miliar dari Bank NTB Syariah kepada PT Carsten Group Indonesia untuk ajang Motocross Grand Prix (MXGP) 2023. Kuasa hukum Ihsan menyatakan kliennya tidak terlibat dalam urusan keuangan dan menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara mantan Gubernur dengan skema agunan kredit tersebut. Kejati NTB terus me

Kasus Kredit Rp 11 Miliar Bank NTB Syariah: Kejati Periksa Anak Mantan Gubernur NTB

Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp992 Miliar, Febri Diansyah Bantah Kliennya Buat Invoice Fiktif

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Handoko Limaho dan Liu Raymond, membantah tuduhan manipulasi dokumen dalam persidangan, dengan penasihat hukum mereka, Febri Diansyah, menyatakan bahwa semua dokumen yang dipersoalkan telah dibuat sesuai prosedur. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 992,82 miliar dan melibatkan enam mantan pejabat LPEI lainnya, yang juga didakwa atas pencairan dana dengan berkas pengajuan fiktif. Sidang akan dilanjutkan untuk m

Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp992 Miliar, Febri Diansyah Bantah Kliennya Buat Invoice Fiktif

Misteri Kematian Mahasiswa di Semarang: Polisi Selidiki Indikasi Pembunuhan Berencana

Penyidikan kasus kematian mahasiswa Mozza Axilla Gunarsa di Semarang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana, setelah ditemukan bukti-bukti baru dan kejanggalan di lokasi kejadian. Polisi dari Polrestabes Semarang sedang melakukan pendalaman terkait riwayat komunikasi dan hubungan sosial korban, serta mengumpulkan barang bukti elektronik untuk mendukung penyelidikan. Keluarga korban berharap proses hukum dilaksanakan secara transparan dan meminta penerapan pasal pembunuhan berencana jika bukti

Misteri Kematian Mahasiswa di Semarang: Polisi Selidiki Indikasi Pembunuhan Berencana

Selewengkan Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Sanksi 86 SPBU di Sulawesi

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi pembinaan kepada 86 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Sulawesi sepanjang tahun 2026. Penindakan tegas ini dipicu oleh temuan berbagai kasus penyimpangan operasional, mulai dari indikasi penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, hingga praktik kelalaian pengelola dalam menerapkan prosedur standar di lapangan. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Re

Selewengkan Distribusi BBM Subsidi, Pertamina Sanksi 86 SPBU di Sulawesi

Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 8 Korporasi Masih Diproses

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hingga 7 September 2026, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 200 laporan yang diterima, dengan 119 orang diduga sengaja membakar dan 19 lainnya karena kelalaian. Selain itu, delapan korporasi juga sedang diproses, dan Dinas Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pembekuan dan pencabutan izin terhadap sejumlah perusah

Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 8 Korporasi Masih Diproses

Dinilai Gerus Wewenang Mahkamah Agung, Aturan Pusat Finansial Internasional Indonesia Resmi Digugat ke MK

Rencana pemerintah membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh enam advokat pada Kamis (3/9/2026). Perkara yang teregister dengan Nomor 320/PUU-XXIV/2026 ini menguji materiil Pasal 248A ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Para pemohon menilai aturan mengenai tata kelola, fasilitas perpajakan khusus, hingga pembe

Dinilai Gerus Wewenang Mahkamah Agung, Aturan Pusat Finansial Internasional Indonesia Resmi Digugat ke MK

Korupsi Kredit Fiktif Rp 4,5 Miliar di Bank BUMN Banjarnegara: Oknum Mantri Jadi Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menetapkan oknum mantri di salah satu bank BUMN wilayah Kabupaten Banjarnegara berinisial HWK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian kredit. Aksi kejahatan perbankan yang berlangsung sejak kurun waktu 2023 hingga 2025 tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 4.529.993.316. Guna kepentingan pemberkasan perkara, tim penyidik Kejati Jateng langsung menahan tersangka. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kas

Korupsi Kredit Fiktif Rp 4,5 Miliar di Bank BUMN Banjarnegara: Oknum Mantri Jadi Tersangka

MK Sahkan Pencabutan Gugatan Masa Jabatan Kapolri dan UU ITE, Pemohon Dilarang Menggugat Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan penarikan kembali dua berkas permohonan uji materiil, yakni terkait pembatasan masa jabatan Kapolri dalam UU Polri serta pasal norma dalam UU ITE. Ketetapan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung 1 MK, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Sesuai aturan hukum acara, penarikan yang telah disahkan ini membuat para pemohon dipastikan tidak dapat mengajukan kembali permohonan dengan materi yang sama ( a quo )

MK Sahkan Pencabutan Gugatan Masa Jabatan Kapolri dan UU ITE, Pemohon Dilarang Menggugat Ulang

Resmi Jadi Tersangka Korupsi, Abdullah Assagaf Mundur dari Staf Ahli Gubernur Malut

Staf Ahli Gubernur Maluku Utara (Malut) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdullah Assagaf, resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada 4 September 2026. Langkah ini diambil setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan. Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, membenarkan pengunduran diri tersebut pada Minggu (6/9/2026), yang diklaim Abdullah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga independensi

Resmi Jadi Tersangka Korupsi, Abdullah Assagaf Mundur dari Staf Ahli Gubernur Malut