AFU.id

Indeks Berita

Relawan Gibran Daftar Jadi Pihak Terkait di Gugatan Syarat Pendidikan, Refly: Seharusnya Gibran

Relawan Gibran 08 Nusantara telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Meskipun permohonan mereka diterima oleh majelis hakim, kuasa hukum pemohon, Refly Harun, mempertanyakan keabsahan relawan sebagai pihak terkait, menilai bahwa seharusnya Gibran yang harus terlibat langsung dalam perkara ini. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 23 September 2026 untuk mendeng

Relawan Gibran Daftar Jadi Pihak Terkait di Gugatan Syarat Pendidikan, Refly: Seharusnya Gibran

Mangkrak Setengah Abad, Perusahaan Adik Prabowo Resmi Pimpin Pengelolaan Aset Migas Terbesar di Indonesia

Setelah lebih dari 53 tahun terpendam, Blok Gas Natuna D-Alpha resmi mendapatkan pengelola baru, yaitu PT Nations Petroleum, yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui lelang wilayah kerja migas tahap I tahun 2026. Meskipun dikenal memiliki cadangan gas yang sangat besar, proyek ini menghadapi tantangan signifikan terkait kandungan karbon dioksida dan kebutuhan investasi yang tinggi, sehingga belum pernah mencapai tahap produksi komersial selama ini. Dengan ko

Mangkrak Setengah Abad, Perusahaan Adik Prabowo Resmi Pimpin Pengelolaan Aset Migas Terbesar di Indonesia

Tim Penyelam Temukan Tiga Korban Terjebak dalam Tubuh Kapal Virgo Transport 8 yang Sudah di Dasar Laut

Tim penyelam gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan PT Jasalindo berhasil menemukan tiga jasad korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada hari ke-10 operasi pencarian. Dengan penemuan ini, jumlah korban yang ditemukan meningkat menjadi 126 orang, terdiri dari 108 orang selamat, 18 orang meninggal, dan 117 orang masih dalam proses pencarian dari total 243 penumpang yang terdaftar. Basarnas memperpanjang operasi SAR hingga 26 September 2

Tim Penyelam Temukan Tiga Korban Terjebak dalam Tubuh Kapal Virgo Transport 8 yang Sudah di Dasar Laut

Sidang Syarat Pendidikan Gibran, Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu: Dipantau Enggak?

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menginterogasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai pengawasan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam sidang pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 21 September 2026. Dalam sidang tersebut, Saldi menyoroti perubahan ketentuan dalam Peraturan KPU yang memberikan pengecualian bagi bakal calon bersekolah di luar negeri dan mempertanyakan langkah Bawaslu terkait perubahan t

Sidang Syarat Pendidikan Gibran, Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu: Dipantau Enggak?

Wacana Pemerintah Ubah Batu Bara Jadi Bensin, Bagaimana Teknologinya?

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan teknologi untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar minyak, termasuk bensin, sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa teknologi pencairan batu bara (coal to liquid) yang sudah ada, memungkinkan batu bara diolah menjadi hidrokarbon cair untuk digunakan sebagai bahan bakar. Rencana ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan seluruh potensi energi dalam negeri, di t

Wacana Pemerintah Ubah Batu Bara Jadi Bensin, Bagaimana Teknologinya?

Korps Kadet Indonesia Diatur Jadi Ekskul Sekolah, Apakah Siswa Wajib Ikut?

Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) kini telah diatur sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menengah, namun siswa tidak diwajibkan untuk mengikutinya, kecuali untuk Pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa pelaksanaan KKRI akan dilakukan di lingkungan sekolah dengan teknis kegiatan ditentukan oleh pihak sekolah, dan materi yang diajarkan mencakup nilai-nilai bela negara. Program ini juga melibatkan kerjasama denga

Korps Kadet Indonesia Diatur Jadi Ekskul Sekolah, Apakah Siswa Wajib Ikut?

Nusron Wahid Bungkam soal Alasan Mundur dari Golkar: Tanya Bahlil

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, memilih untuk tidak mengungkap alasan pengunduran dirinya dari kepengurusan DPP Partai Golkar, yang telah dibicarakan dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, sejak tahun lalu. Nusron meminta media untuk menanyakan langsung kepada Bahlil mengenai alasan tersebut, sementara pengunduran dirinya terjadi lebih dari enam bulan lalu dan ia kini berstatus sebagai kader biasa Golkar. Kabar mundurnya Nusron muncul di tengah penyelidikan KPK terkait dugaan

Nusron Wahid Bungkam soal Alasan Mundur dari Golkar: Tanya Bahlil

Kabar Baik Sekitar 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa sekitar 240 ribu guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui seleksi ulang mulai 1 Januari 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa perubahan status ini dilakukan berdasarkan pendataan yang sedang berlangsung dan tidak memerlukan tes tambahan, kecuali bagi guru yang beralih menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebijakan ini bertujuan

Kabar Baik Sekitar 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Prabowo Ingin Pendidikan Gratis hingga PTN, Mampukah APBN Menanggungnya?

Ekonom senior Didik J Rachbini menilai bahwa pendidikan gratis hingga perguruan tinggi di Indonesia bukanlah hal yang mustahil, dengan catatan perkuatan kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat. Meski beberapa daerah telah berhasil menerapkan pendidikan gratis hingga SMA, tantangan utama terletak pada perguruan tinggi negeri, yang perlu mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa yang bergantung pada jalur mandiri berbiaya tinggi. Dalam konteks anggaran pendidikan yang mencapai Rp769,09 triliun

Prabowo Ingin Pendidikan Gratis hingga PTN, Mampukah APBN Menanggungnya?

6 Bulan Mundur dari Golkar, Nusron Masih Bungkam, Doli: Kabarnya Mau Fokus ke PBNU

Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar lebih dari enam bulan yang lalu tanpa mengungkapkan alasan jelas, meskipun ia menyatakan telah berdiskusi dengan Ketua Umum Golkar mengenai keputusannya tersebut. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut bahwa Nusron kemungkinan ingin fokus pada aktivitas di Nahdlatul Ulama (NU), namun hal ini masih sebatas dugaan. Meskipun mundur dari kepengurusan, Nusron tetap menjadi kader Golkar, dan pengun

6 Bulan Mundur dari Golkar, Nusron Masih Bungkam, Doli: Kabarnya Mau Fokus ke PBNU

Mayoritas Partai Setuju Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Ada Parpol yang Minta Diturunkan

Sejumlah partai menginginkan kenaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dalam Pemilu 2029. Namun, hal ini direspons sejumlah partai politik utamanya menginginkan kursi di Parlemen pada Pemilu 2029. Sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar, PKB, PKS, dan PDIP membuka ruang atau menyatakan dukungan terhadap angka 5 persen. Di sisi lain, PAN sebelumnya menyatakan keberatan jika PT dinaikkan di atas 4 persen, sedangkan NasDem mengusulkan angka yang lebih tingg

Mayoritas Partai Setuju Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Ada Parpol yang Minta Diturunkan

MK Gelar Sidang soal Syarat Pencalonan Gibran Hari Ini, Pemohon Minta Diskualifikasi hingga Pilih Wapres Baru

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan mengenai sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, dengan permohonan yang diajukan oleh berbagai pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Partai Ummat. Para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan meminta MK membatalkan penetapannya sebagai calon, keputusan Komisi Pemil

MK Gelar Sidang soal Syarat Pencalonan Gibran Hari Ini, Pemohon Minta Diskualifikasi hingga Pilih Wapres Baru

Nusron Mundur dari Golkar Sejak 6 Bulan Lalu, Jabatan Baru Apa yang Dibidik?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar lebih dari enam bulan lalu, yang kini menjadi sorotan seiring dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi di kementeriannya. Meskipun tidak menjelaskan alasan spesifik pengunduran dirinya, disebutkan bahwa Nusron ingin fokus pada "hal lain," yang kemungkinan terkait dengan posisinya di Nahdlatul Ulama (NU), di mana ia memiliki rekam jejak yang panjang. Sementara itu, KPK telah men

Nusron Mundur dari Golkar Sejak 6 Bulan Lalu, Jabatan Baru Apa yang Dibidik?

Silang Pendapat Parliamentary Threshold Pemilu 2029 5-7%, Antara Penyederhanaan Partai dan Ancaman Jutaan Suara Terbuang

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 semakin memanas di DPR RI, dengan koalisi pemerintah mengusulkan kenaikan menjadi 5% sementara Partai NasDem menuntut 7%. Para pengamat memwarning bahwa peningkatan threshold berpotensi membuang jutaan suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen, dan menekankan pentingnya mekanisme untuk memastikan suara pemilih tidak hilang. Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa kesepakatan partai akan menjadi acuan dalam perumusan RUU Pemilu, deng

Silang Pendapat Parliamentary Threshold Pemilu 2029 5-7%, Antara Penyederhanaan Partai dan Ancaman Jutaan Suara Terbuang

Muncul Wacana Pembatalan Hasil Muktamar PBNU Gegara Dugaan Aliran Rp106 Miliar Korupsi Kementerian ATR/BPN

Dugaan aliran uang korupsi terkait suap HGB Summarecon ke Muktamar PBNU di Jombang kembali mencuat, meskipun Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum memberikan tanggapan. Koordinator Forum Korwil Qanun Asasi NU, Syamsudin M. Pay, menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan dugaan tersebut dengan Muktamar yang sudah berlangsung, dan mempertanyakan wacana pembatalan hasil Muktamar ke-35 yang sudah diadakan. Ia menekankan pentingnya mengikuti mekanisme organisasi dan meminta penjelasan yang jelas j

Muncul Wacana Pembatalan Hasil Muktamar PBNU Gegara Dugaan Aliran Rp106 Miliar Korupsi Kementerian ATR/BPN