JAKARTA, AFU.ID — Perum BULOG menyatakan tidak ada karyawannya yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dua pekan setelah menonaktifkan enam pejabat Kantor Wilayah DKI Jakarta karena kasus yang sama. Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyebut kesimpulan itu merupakan hasil penelusuran bersama Bareskrim Polri, unsur intelijen, dan jajaran kepolisian daerah. Menurut dia, pengoplosan murni dilakukan oknum masyarakat yang memanfaatkan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui aplikasi Klik SPHP.
“Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali, clear and clean,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026). Namun, ia tidak menjelaskan apakah enam pejabat yang dinonaktifkan akan dipulihkan jabatan dan haknya. BULOG juga belum merinci hasil pemeriksaan internal terhadap keenam pejabat tersebut.
Enam pejabat Kanwil BULOG DKI Jakarta dinonaktifkan pada 29 Oktober 2026, dan posisi mereka langsung diisi pejabat baru pada hari yang sama. Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut total 10 pegawai Bapanas dan BULOG disanksi dalam kasus ini. Delapan orang dicopot dari jabatannya dan dua orang di BULOG DKI menerima surat peringatan karena dinilai lalai mengawasi distribusi beras bersubsidi.
Saat itu, Rizal menegaskan pencopotan dilakukan bukan karena para pejabat sudah terbukti melakukan tindak pidana. Ia berjanji BULOG akan mengembalikan seluruh hak kepegawaian mereka jika pemeriksaan membuktikan mereka tidak terlibat atau tidak bekerja sama dengan pelaku. Rizal juga sempat mempertanyakan mengapa pejabat penerima tagihan Klik SPHP tidak curiga terhadap pesanan beruntun dari satu mitra.
Kasus ini terungkap saat Amran bersama Polres Metro Jakarta Timur menggelar inspeksi mendadak di kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang pada 28 Oktober 2026. Petugas menemukan sekitar 600 ton beras SPHP yang diduga dikemas ulang untuk dijual sebagai beras premium. Bapanas memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp3,3 miliar.
Pelaku utama, mitra RPK berinisial RH yang terdaftar sejak 27 Agustus 2026, kini berstatus tersangka dan diperiksa Polres Jakarta Timur. RH diduga memesan beras SPHP melampaui batas pemesanan RPK yang berkisar 2 hingga 4 ton, yakni 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut. Beras dari kemasan aslinya lalu dipindahkan ke karung 50 kilogram dan dijual dengan harga beras premium.
Penyalahgunaan serupa juga terungkap di daerah lain. Di Pasuruan, Jawa Timur, polisi menetapkan empat tersangka dan menyita sekitar 20 ton beras SPHP yang dipindahkan dari kemasan 5 kilogram ke karung polos 50 kilogram. BULOG juga sudah memutus kerja sama dengan lima RPK di Jakarta dan menggelar inspeksi serentak terhadap sekitar 2.000 RPK di seluruh Indonesia pada 30 Oktober 2026.
Rizal mengakui aplikasi Klik SPHP masih memiliki celah yang bisa disalahgunakan oknum. Untuk menutup celah itu, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengawasi jaringan mitra RPK secara nasional serta memperketat prosedur operasional. Pengawasan difokuskan agar beras SPHP tidak dikemas ulang, tidak dioplos, dan dijual sesuai ketentuan harga.
Masyarakat dapat ikut mengawasi dengan mengenali ciri penyimpangan beras SPHP. Beras SPHP resmi dijual dalam kemasan 5 kilogram berlogo program dengan harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp12.500 per kilogram. Beras SPHP yang dijual dalam karung polos, dikemas ulang ke karung besar, atau dijual di atas HET patut dilaporkan ke BULOG atau kepolisian, karena mengemas ulang dan menjual kembali beras SPHP merupakan tindak pidana. (RHU)