AMPB Penuhi Undangan KDM di Lembur Pakuan, Publik Ragukan Ketulusan Perjuangan Masyarakat Pati

JAKARTA, AFU.ID — Jajaran pengurus Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), termasuk tokoh utamanya Supriyono alias Mas Botok, mendatangi kediaman Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan pada Selasa (1/9/2026) malam. Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung hangat sekaligus diwarnai diskusi mendalam mengenai perjuangan pengesahan RUU Perampasan Aset yang saat ini tengah menyita perhatian publik di tingkat nasional.

Sayangnya, kesediaan AMPB memenuhi undangan KDM itu kemudian mulai melunturkan kepercayaan public atas ketulusan perjuangan mereka. Kritik pun datang cukup deras di media sosial mempertanyakan motif pertemuan tersebut. Di platform X, akun @mapeel15 (raganigi) mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan AMPB yang memenuhi undangan politisi di saat publik berharap pada gerakan yang steril dari pencitraan.

"Nah harusnya gitu, kenapa orang orang AMPB mau aja dipanggil ke rumah KDM? Gak percaya lagi dah sama yg begini begini, dan kata aku cepet sadar ya rakyat rakyat Indo yg gampang dikibulin politikus pencitraan macem KDM," ungkapnya, dikutip Rabu (2/9/2026).

Sentimen negatif publik juga menyinggung pada kekhawatiran hilangnya independensi serta murninya agenda perjuangan rakyat. Akun @WUching169 secara singkat namun menohok menilai pertemuan tersebut "Menghilangkan marwah perjuangannya sendiri," ujarnya.

Sementara akun @AsemKoplak melontarkan kecurigaan serupa terkait motif di balik pertemuan tersebut. "Ngapain jg dekat2 dgn pejabat2..?? Jdnya ada kecurigaan apakah perjuangan murni/tdk," demikian pertanyaan akun tersebut.

Bahkan ada juga yang mengingatkan AMPB bahwa ekses dari demo 27 Agustus kemarin, ikut menimbulkan korban warga Jakarta. AMPB dinilai seharusnya lebih dulu menunjukkan empati pada keluarga korban. "Harusnya Botok CS itu mengadakan takjiah ke rumah duka alm. Bambang Setiawan yg tewas saat aksi itu berlangsung bukan sowan ke Konten Kreator," tulis aun @NenkMonica.

Terlepas dari beragam kritik di media sosial, dalam kesempatan pertemuan dengan KDM tersebut, perwakilan AMPB menegaskan komitmen serta posisi independensi gerakan yang mereka usung. Pihaknya menyatakan bersedia memenuhi undangan silaturahmi tersebut dengan batasan tegas agar agenda pertemuan tetap berfokus pada hubungan persaudaraan dan aspirasi rakyat, tanpa dicampuradukkan dengan isu perpolitikan praktis maupun dukungan figur untuk kontestasi politik mendatang.

AMPB menegaskan, perjuangan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor yang digelorakan dari daerah kini telah berkembang menjadi sorotan serta kepentingan nasional seluruh warga negara. Perwakilan aliansi juga menggarisbawahi bahwa seluruh kegiatan dan pergerakan mereka dijalankan secara mandiri atas kesadaran bersama.

"Yang jelas gerakan kami ini murni gerakan masyarakat, tidak ada tunggangan-tunggangan geng Solo atau geng penguasa. Pokoknya AMPB gerakan yang tidak mau ditunggangi dan tidak akan menunggangi. Yang kita tahu itu geng rakyat, rakyat Indonesia, geng rakyat jelata, dan kegiatan kita disupport donasi dari rakyat Indonesia," ujar perwakilan AMPB.

Menanggapi kedatangan serta gagasan yang dibawa aliansi tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan dukungannya terhadap semangat pemberantasan korupsi. Namun, KDM memberikan pandangan kritis dan masukan konstruktif agar substansi pasal-pasal dalam RUU Perampasan Aset dirumuskan secara cermat, transparan, serta objektif sehingga tidak membuka celah bagi oknum penegak hukum untuk menyalahgunakannya.

"Undang-Undang Perampasan Aset ini satu sisi sangat baik bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, saya setuju dan saya sudah menyampaikan dukungan," tegasnya.

"Tapi saya juga ngasih catatan, harus secara hati-hati membuat pasal-pasalnya agar tidak disalahgunakan. Golok itu sangat baik untuk nebang pohon, tapi kita juga harus mencegah agar golok itu tidak digunakan untuk membunuh," tambah Dedi Mulyadi memberi perumpamaan.

Lebih lanjut, KDM mengusulkan adanya perubahan mekanisme prosedur awal dalam penanganan perkara dugaan korupsi. Ia menyarankan agar audit investigatif guna menghitung kerugian negara dilakukan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh aparat penegak hukum.

"Kalau saya sih mengusulkan bahwa dilakukan audit investigatif dulu untuk menemukan kerugian negara baru penyidikan, sehingga penyidik itu mengeluarkan surat penyidikan setelah memiliki alat bukti yang cukup dalam bentuk audit kerugian negara oleh BPK. Sehingga dasarnya penyidikan itu betul-betul didasarkan pada objektivitas," jelas Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembuktian awal yang terukur. (MAR)