Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang tiba di Jakarta untuk melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026, sempat bermalam di rumah keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebelum mencari tempat lain karena keluarga Gus Dur berangkat ke Jombang. Dalam aksi tersebut, AMPB menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan penerapan hukuman mati bagi koruptor, dengan menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memberikan masukan kepada DPR, dan menegaskan bahwa aksi ini tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Massa AMPB terus berdatangan dari berbagai daerah dengan dukungan dana dari urunan dan donasi masyarakat.
Massa menyiapkan atribut aksi di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu (26/7/2026). ANTARA/Adimas Raditya
JAKARTA, AFU.ID — Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang tiba lebih awal di Jakarta untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026), sempat bermalam di rumah keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Koordinator AMPB, Supriyono alias Mas Botok, mengatakan rombongan menggunakan rumah keluarga Gus Dur sebagai tempat beristirahat selama berada di Jakarta.
"Tidur kemarin kami istirahat di rumahnya keluarga Gus Dur ya, di Ciganjur," kata Botok kepada wartawan di depan Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026). Rombongan kemudian harus mencari tempat singgah lain karena keluarga Gus Dur berangkat ke Jombang, Jawa Timur, untuk menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). "Terus karena pagi tadi keluarga Gus Dur ada perjalanan ke Jombang menghadiri Muktamar NU, akhirnya kami juga enggak enak, akhirnya kami nanti cari tempat yang lain lah," ujarnya.
Meski berpindah tempat untuk beristirahat, persiapan AMPB untuk mengikuti aksi di depan DPR tetap berjalan. Botok mengatakan massa dari Pati masih berdatangan ke Jakarta. Lima bus dari Pati dijadwalkan berangkat untuk menyusul rombongan yang sudah berada di Ibu Kota. Menurut Botok, konsolidasi dengan massa dari sejumlah daerah juga telah dilakukan.
"Saat ini terkait demo tinggal eksekusi, kami sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia lah, di berbagai daerah. Dari Pati itu 5 bus ya. Nanti jam 1 siang berangkat," katanya. Botok mengatakan biaya keberangkatan dan kebutuhan logistik massa diperoleh dari urunan serta donasi masyarakat. Hal itu dilakukan meski rekening yang sebelumnya digunakan untuk menampung donasi operasional aksi telah diblokir. "Ya, swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat," ujarnya.
Dalam aksi 27 Agustus, AMPB membawa dua tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor. "Tuntutan kami itu hanya dua ya. Bapak presiden, pemerintah, DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Hukuman Mati Koruptor," kata Botok.
Menurut Botok, aksi tersebut juga berkaitan dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai perlunya masukan masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. "Kemarin Puan Maharani di medsos menyampaikan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut," tuturnya.
Botok memastikan massa AMPB datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Ia juga menegaskan aksi mereka tidak membawa agenda untuk menggulingkan pemerintahan. "Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kami mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu," ujarnya. (FAD)
