JAKARTA, AFU.ID — Basis data awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perombakan masif guna menjamin akurasi penyaluran.
Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan lima kementerian strategis dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam melaksanakan integrasi tersebut.
Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI), serta Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) RI, serta Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Jajaran kementerian dan lembaga tersebut akan memverifikasi ulang data mentah perolehan bintara pembina desa (Babinsa) pada periode Mei hingga Juli 2024.
Yang mana, kala itu, BGN masih mengalami keterbatasan anggaran operasional dan personel.
BGN juga memperketat verifikasi faktual dari tingkat bawah melalui koordinasi intensif antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan para lurah dan kepala desa.
Petugas menyisir ulang data ibu hamil, ibu menyusui, balita, santri pondok pesantren, dan peserta didik mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK).
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan program MBG semakin tepat sasaran,” ungkap Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, Senin (1/6/2026).
“Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” sambungnya di Jakarta.
Sebagai bentuk transparansi publik, BGN meluncurkan situs resmi validasidatapm.bgn.go.id.
Dasbor digital tersebut mempermudah kepala sekolah, pengelola posyandu, camat, hingga kepala daerah memantau pergerakan data di wilayah masing-masing secara realtime.
BGN juga membuka saluran pengaduan langsung untuk mengoreksi ketimpangan fasilitas di lapangan.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” pungkas Sony Sonjaya.
Melalui partisipasi aktif tersebut, BGN optimistis mampu membangun fondasi data nutrisi yang valid hingga unit administrasi terkecil demi memastikan kelangsungan program MBG secara merata. (ADR)
