JAKARTA, AFU.ID — Pertarungan politik untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak menegangkan. Dua jalur kini bergerak hampir bersamaan: DPR menyiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk pemakzulan, sementara Gibran dikabarkan memilih mengundurkan diri. Situasi ini menjadi menarik karena jadwal kedua agenda berlangsung pada hari yang sama, Kamis (12/11/2026). Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pukul 11.00 WIB, sedangkan DPR mengagendakan pembahasan usulan HMP dalam Rapat Paripurna pukul 14.00 WIB.
Artinya, pengunduran diri berpeluang mendahului proses politik di DPR. Namun, apakah langkah tersebut otomatis menggugurkan pemakzulan? Usulan HMP untuk memproses pemakzulan Gibran telah mengantongi 120 tanda tangan anggota DPR dari delapan fraksi. Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dukungan berasal dari PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19, Demokrat 18, PKB 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN hanya satu anggota.
Komposisi ini memperlihatkan dukungan yang tersebar luas di parlemen. Namun, 120 tanda tangan tersebut merupakan dukungan anggota DPR secara individual, bukan otomatis keputusan resmi delapan partai untuk memakzulkan Gibran. Yang paling menarik justru posisi PAN. Ketua Fraksi PAN di DPR, Sarifuddin Sudding, menyatakan bahwa HMP tidak perlu dilanjutkan apabila Gibran sudah mengundurkan diri. Menurutnya, tujuan HMP adalah memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Jika yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, objek pemberhentian dianggap tidak lagi ada.
Sikap tersebut membuat PAN terlihat berbeda dari mayoritas anggota DPR yang ikut menandatangani usulan HMP. Apalagi, PAN merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Satu tanda tangan dari PAN menjadi catatan tersendiri dalam dinamika politik parlemen. Meski demikian, belum bisa disimpulkan bahwa PAN secara kelembagaan telah mengambil keputusan resmi menolak pemakzulan. Persoalannya kini bukan hanya soal jumlah dukungan, tetapi apakah DPR tetap akan melanjutkan proses ketika Gibran memilih mundur.
Gibran Serahkan Surat kepada Prabowo, MPR Menunggu
Di tengah bergeraknya DPR, Gibran dikabarkan telah mengambil langkah pengunduran diri. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Namun, penyerahan surat kepada Presiden berbeda dengan tahapan formal pengunduran diri wakil presiden.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Afu.id, Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.00 WIB. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Maka, ada dua peristiwa yang perlu dibedakan: penyerahan surat kepada Prabowo di Halim dan penyerahan formal kepada MPR. Jika agenda tersebut terlaksana, Gibran akan lebih dahulu menempuh jalur pengunduran diri sebelum DPR membahas usulan HMP dalam paripurna.
Pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama dapat mengakhiri jabatan wakil presiden. Namun, konsekuensi politik dan ketatanegaraannya sangat berbeda. Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan. Mekanismenya berkaitan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua nama tersebut untuk mengisi jabatan yang kosong. Proses pengisian jabatan itu dilakukan paling lambat 60 hari.
Konsekuensi politiknya cukup besar. Prabowo akan memegang peran penting dalam menentukan dua kandidat pengganti Gibran. Nama-nama yang diajukan berpotensi menjadi arena negosiasi baru di antara partai-partai koalisi. Sementara itu, pemakzulan memiliki mekanisme lebih panjang dan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), serta MPR. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat tersebut.
DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapatnya dan mengajukan permintaan kepada MK. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa dan memutus permintaan tersebut. Artinya, pemakzulan bukan sekadar keputusan politik DPR. Ada proses pembuktian hukum dan keputusan konstitusional yang harus dilalui.
Perbedaan paling mendasar terletak pada catatan akhirnya. Pengunduran diri tidak menghasilkan putusan bahwa Gibran terbukti melakukan pelanggaran konstitusi. Sebaliknya, pemakzulan melalui mekanisme Pasal 7B membuka ruang pemeriksaan terhadap alasan-alasan pemberhentian yang diajukan DPR. Dengan kata lain, mundur bukan berarti dinyatakan bersalah, tetapi juga bukan berarti seluruh persoalan yang dipersoalkan otomatis selesai.
Apakah Mundur Bisa Menggagalkan Pemakzulan?
Inilah pertanyaan yang paling menentukan. Secara politik, argumentasi PAN cukup jelas: jika Gibran sudah tidak menjabat, untuk apa DPR melanjutkan proses pemberhentian? Namun, secara ketatanegaraan, persoalan ini tidak sesederhana itu. Harus dibedakan antara pengajuan HMP, keputusan DPR untuk membawa pendapatnya ke MK, dan keputusan akhir MPR. Ketiganya merupakan tahapan berbeda.
Selain itu, penyerahan surat kepada Prabowo belum otomatis berarti pengunduran diri telah selesai secara formal. Apabila pengunduran diri telah efektif dan kekosongan jabatan ditindaklanjuti, tujuan utama HMP untuk memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden memang berpotensi kehilangan objek. Tetapi, apakah seluruh proses HMP otomatis gugur masih menjadi persoalan yang memerlukan penjelasan hukum dan keputusan kelembagaan.
Pengunduran diri juga tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang relevan. Mekanisme pertanggungjawaban hukum memiliki jalurnya sendiri. Karena itu, langkah Gibran mundur belum tentu menutup seluruh persoalan yang menjadi dasar pengajuan HMP. Pengunduran diri Gibran juga akan mengubah konfigurasi politik pemerintahan Prabowo.
Jika jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Prabowo harus mengajukan dua nama kepada MPR. Siapa yang akan dipilih menjadi pertanyaan besar berikutnya. Apakah posisi tersebut akan diberikan kepada tokoh partai politik, figur profesional, atau sosok yang dianggap mampu menjaga keseimbangan koalisi? Keputusan Prabowo akan menentukan arah hubungan antarkekuatan politik dalam pemerintahan hingga 2029. Di sisi lain, jika DPR tetap melanjutkan HMP, persoalan Gibran tidak hanya menjadi urusan pergantian jabatan. DPR juga akan mempertahankan proses pengujian konstitusional terhadap alasan-alasan yang mendasari usulan tersebut.
Dengan demikian, ada dua kepentingan yang sedang bertemu: Gibran ingin mengakhiri jabatannya melalui pengunduran diri, sementara sebagian besar anggota DPR telah menyiapkan jalur pemakzulan. PAN justru menjadi pihak yang mengingatkan bahwa pengunduran diri dapat membuat HMP kehilangan relevansi.
Berdasarkan jadwal yang diumumkan, penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR dijadwalkan pukul 11.00 WIB. Sementara itu, Rapat Paripurna DPR dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Secara urutan waktu, jalur pengunduran diri berpeluang lebih dahulu bergerak. Namun, kecepatan bukan satu-satunya penentu. Status formal pengunduran diri dan keputusan DPR mengenai kelanjutan HMP akan menjadi faktor penting. Jika pengunduran diri lebih dahulu efektif, argumentasi PAN bahwa HMP kehilangan objek semakin kuat. Sebaliknya, apabila DPR tetap memutuskan melanjutkan proses, perdebatan konstitusional bisa memasuki babak baru.
Yang pasti, 120 tanda tangan anggota DPR tidak otomatis menjatuhkan Gibran. Begitu pula surat pengunduran diri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ketatanegaraan. Gibran kini menghadapi dua pintu keluar dari kursi wakil presiden: mundur atas kehendaknya sendiri atau menghadapi proses pemakzulan. Pertanyaannya bukan sekadar mana yang lebih dahulu, tetapi bagaimana sejarah politik mencatat akhir perjalanan Gibran di pemerintahan Prabowo. (EER)