JAKARTA, AFU.ID — Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Surat pengunduran diri itu telah diserahkan Gibran ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Melalui surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa dirinya mundur sebagai wakil presiden atas permintaan sendiri.
Artinya, Gibran mundur bukan karena dipecat dan tidak ada paksaan. Hal itu terkuak saat Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran. “Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” kata Muzani membacakan isi surat Gibran kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran tak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan mengundurkan diri. Muzani hanya membacakan poin inti lantaran surat tersebut bersifat rahasia. “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ. Ini masih panjang, masih ada lagi,” ujar Muzani.
Namun, dalam bagian selanjutnya, surat tersebut memuat pernyataan Gibran bahwa keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. “Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani.
Sebelumnya,Muzani mengatakan, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran diri tersebut. Gibran tidak ingin proses pengunduran dirinya ini berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian politik.
"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," jelas Muzani.
Artinya, mulai hari ini juga, MPR langsung bergerak cepat. Rapat pimpinan MPR akan digelar hari ini juga, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Rapat gabungan itu nantinya akan menentukan langkah-langkah berikutnya, termasuk mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
Muzani menegaskan, menurut konstitusi, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. "Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," pungkas dia. (YNL)