JAKARTA, AFU.ID - Mata publik yang jeli, tak cuma menyoroti masalah pengadaan merpati untuk upacara peringatan HUT ke-81 RI. Mereka juga menyoroti anggaran pengadaan suvenir untuk 17-an yang berdasarkan data situs Indonesia Public Procurement (INAPROC) mencapai angka Rp22,4 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari portal pengadaan pemerintah INAPROC, alokasi anggaran suvenir HUT ke-81 RI tersebut terbagi dalam tiga paket pengadaan utama. Paket Suvenir I senilai Rp8,82 miliar yang dikerjakan oleh vendor Satria Internusa Perkasa. Paket Suvenir II, senilai Rp10,79 miliar yang dikerjakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sarinah. Paket Suvenir III, senilai Rp2,79 miliar yang dikerjakan oleh Buana Kencana Sejahtera.
Suvenir tersebut dibagikan kepada para tamu dan warga yang hadir mengikuti rangkaian upacara di Istana Merdeka. Berdasarkan kesaksian warga yang hadir, bingkisan (goodie bag) bernuansa perayaan tersebut berisi beragam barang, mulai dari kipas, buku catatan, kaus, topi, gelas, card holder, handuk, hingga permainan tradisional seperti kelereng dan karet tali.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Ketua Panitia HUT ke-81 RI, Prasetyo Hadi, menjelaskan alasan di balik pemilihan barang-barang tersebut. Menurutnya, penyisipan permainan tradisional dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan nasional.
"Ya, maknanya sebenarnya supaya kita ada mengingat juga hal-hal yang menjadi tradisi-tradisi kita selama ini menjadi budaya-budaya kita," kata Prasetyo di Istana Merdeka.
"Dan memang sejak awal kami selaku ketua panitia perayaan HUT tingkat pusat, memang bersama dengan Ketua Panitia kita mengkonsep acara peringatan itu dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang kita miliki. Semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang," sambungnya.
Pengeluaran seremonial suvenir sebesar Rp22,4 miliar itu lantas menuai komparasi tajam dari warganet di media sosial. Banyak pihak membandingkannya dengan alokasi bantuan awal penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebelumnya ramai diberitakan sebesar Rp44 miliar.
Gelombang protes pengguna media sosial menyoroti skala prioritas pemerintah yang dianggap tidak seimbang antara kebutuhan pesta seremonial dengan bantuan kemanusiaan darurat. Akun @akunhewan menulis: "bisa-bisanya buat suvenir doang enteng keluar duit 22M, giliran buat dana bencana cuma sanggup 44M," dikutip Jumat (21/8/2026).
Akun @buzuzima0 menyampaikan: "Prioritas salah, suvenir 22M doang, bencana cuma 44M". Akun @pomegrantemint menyayangkan: "Gue ga ngerti lagi, dana buat foya-foya sama buat bantuan kemanusiaan nominalnya bisa segitu."
Merespons polemik angka Rp44 miliar untuk penanganan bencana gempa di NTT, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi langsung. Purbaya menegaskan terjadi kesalahpahaman informasi di publik. Menurutnya, dana Rp44 miliar bukanlah total keseluruhan anggaran pemulihan bencana, melainkan hanya bantuan tahap awal yang telah dikirimkan pemerintah pusat pada awal Agustus 2026.
"NTT yang kemarin kan? Itu kan sebelum itu ada salah paham masalah saya tambah uang Rp 44 miliar itu kan. Itu tuh sudah Rp 44 miliar tuh jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR.
Purbaya menilai perihal minimnya sisa dana di daerah terjadi karena adanya kelalaian pencatatan administrasi di tingkat lokal. "Jadi, yang dibilang bupati di sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transferan baru itu," lanjutnya.
Menkeu memastikan bahwa pencairan alokasi dana baru di luar Rp44 miliar akan segera digelontorkan begitu mendapat lampu hijau dari Istana. "Pak menteri dalam negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami menunggu persetujuan dari Setneg dan presiden seperti apa, tetapi uangnya jumlahnya masih manageable, jadi tidak mengancam anggaran kami," pungkas Purbaya. (MAR)
