JAKARTA, AFU.ID — Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan politiknya di pemerintahan pusat sebelum masa jabatan 2024–2029 selesai. Sebelum menjadi orang nomor dua di Indonesia, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu lebih dahulu dikenal sebagai pengusaha yang merintis bisnis katering, martabak, hingga perusahaan rintisan di bidang kuliner dan teknologi.
Surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum mendatangi MPR, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Prabowo kemudian menyatakan telah menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampingi pemerintahannya.
Ahmad Muzani mengatakan pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan konstitusi. Muzani menyebut Gibran tidak menjelaskan panjang lebar alasan pengunduran diri ketika menyerahkan surat tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kemudian mengungkapkan surat pengunduran diri Gibran terdiri dari lima paragraf. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri dan meminta MPR menindaklanjuti keputusan itu dengan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Yusril menyebut alasan pribadi serta aspirasi masyarakat menjadi bagian dari pertimbangan pengunduran diri tersebut.
Langkah Gibran terjadi setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan dokumen pendidikannya. DPR sebelumnya merencanakan rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut pada Kamis siang. Namun, agenda itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Bisnis Gibran Sebelum Terjun ke Politik
Jauh sebelum masuk ke pemerintahan, Gibran membangun aktivitas bisnisnya di Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan Jokowi yang dikenal melalui usaha mebel, Gibran memilih sektor kuliner sebagai bidang usaha pertamanya. Ia mulai merintis bisnis setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri dan kembali ke Indonesia sekitar 2010.
Usaha pertama yang dibangunnya adalah Chilli Pari, perusahaan katering yang didirikan pada Desember 2010. Bisnis tersebut melayani kebutuhan makanan untuk berbagai acara, termasuk pernikahan dan kegiatan berskala besar. Chilli Pari juga berkembang dengan menyediakan layanan pendukung acara melalui kerja sama dengan gedung pertemuan dan penyelenggara pernikahan.
Dalam wawancara khusus dengan detikFinance pada Juli 2018, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya memulai bisnis katering dengan membangun kepercayaan pelanggan dari lingkaran terdekat. Ia mengingat pesanan pertamanya hanya sekitar 50 orang sebelum usahanya berkembang menerima pesanan dalam jumlah lebih besar. Gibran juga menyebut modal awal bisnis tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
Gibran mengaku memilih membangun usaha sendiri karena ingin mandiri dan tidak meneruskan bisnis mebel keluarga. Dalam wawancara yang sama, ia menyatakan tidak mendapatkan bantuan modal dari Jokowi. Menurutnya, masing-masing anggota keluarga menjalankan urusan pekerjaan secara mandiri.
Setelah Chilli Pari, Gibran turut mengembangkan bisnis martabak melalui Markobar atau Martabak Kota Barat. Usaha tersebut menawarkan martabak manis dengan berbagai pilihan topping dan variasi rasa yang berbeda dari produk martabak konvensional.
Meski kerap disebut sebagai salah satu bisnis Gibran, Markobar bukan perusahaan yang pertama kali dirintisnya. Bisnis tersebut telah berdiri sejak 1996 dan dikembangkan Arif Setyobudi sebelum Gibran bergabung sebagai mitra sekitar 2014. Kehadiran Gibran kemudian ikut mendorong inovasi produk serta ekspansi Markobar ke sejumlah kota di Indonesia.
Dalam wawancara pada 2018, Gibran menyebut Markobar telah memiliki sekitar 35 gerai dan tengah menjajaki pembukaan cabang di luar negeri, termasuk Filipina. Pada periode tersebut, Markobar menjadi salah satu merek kuliner yang paling dikenal dari berbagai usaha yang pernah dijalankannya.
Portofolio bisnis Gibran tidak berhenti di katering dan martabak. Ia juga terlibat dalam pengembangan Goola, usaha minuman yang mengemas produk tradisional Indonesia seperti es doger dengan konsep modern. Selain itu, terdapat Mangkokku, bisnis rice bowl yang dibangun bersama Kaesang Pangarep, Chef Arnold Poernomo, dan Randy Julius.
Gibran juga pernah terlibat dalam pengembangan sejumlah usaha lain, seperti Siap Mas yang memasarkan produk makanan ringan dan minuman, Ternakopi, serta Madhang. Madhang merupakan aplikasi yang mempertemukan penjual makanan rumahan dengan konsumen sehingga pelaku usaha rumahan dapat menjual produknya tanpa harus memiliki restoran atau gerai fisik.
Di luar sektor makanan dan minuman, Gibran turut merambah bisnis jasa dan perdagangan. Beberapa usaha yang pernah dikaitkan dengan aktivitas bisnisnya meliputi iColor, layanan perbaikan perangkat Apple, serta Tugas Negara Bos yang menjual produk jas hujan. Ia juga pernah mengembangkan Kerjaholic, platform yang ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja.
Namun, tidak seluruh usaha tersebut bertahan atau terus berkembang. Dalam laporan detikFinance pada Oktober 2023, Ternakopi disebut telah berhenti beroperasi setelah mengalami penurunan pelanggan pada masa pandemi Covid-19. Goola, Siap Mas, dan Madhang juga dilaporkan tidak lagi menunjukkan aktivitas usaha yang berarti pada saat penelusuran media tersebut.
Perubahan arah bisnis mulai terlihat ketika Gibran memutuskan masuk ke politik. Pada Oktober 2019, ia menyatakan akan menyerahkan sebagian besar pengelolaan bisnis kulinernya kepada Kaesang agar dapat berkonsentrasi pada aktivitas politik. Ia menilai adiknya telah memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha yang sebelumnya mereka bangun bersama.
Masuk PDIP hingga Menjadi Wali Kota Solo
Gibran mulai memasuki politik praktis dengan mendaftarkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan pada 23 September 2019. Ia mendatangi kantor DPC PDIP Surakarta untuk menyerahkan berkas keanggotaan dan mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA).
Setelah bergabung dengan PDIP, Gibran mengikuti kontestasi Pilkada Solo 2020 dengan menggandeng Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota. Pasangan tersebut berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 225.451 suara atau sekitar 86,54 persen dari total suara sah.
Gibran dan Teguh kemudian dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021–2026. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo. Dengan kemenangan tersebut, Gibran memulai pengalaman pemerintahan sebagai kepala daerah di kota kelahirannya.
Perjalanan politiknya kembali berubah menjelang Pemilihan Presiden 2024. Pada Oktober 2023, Gibran diumumkan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan itu menempatkannya pada jalur politik berbeda dengan PDIP yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden berpasangan dengan Mahfud MD.
Gibran bersama Prabowo kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023. Langkah tersebut menimbulkan ketegangan dengan PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun saat itu menyatakan keanggotaan Gibran secara de facto telah berakhir setelah mendaftarkan diri sebagai cawapres dari partai dan koalisi berbeda.
Perselisihan tersebut berujung pada keputusan pemecatan Gibran dari PDIP. DPP PDIP menetapkan Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 pada 4 Desember 2024. Keputusan tersebut diumumkan secara terbuka pada 16 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Menjadi Wapres Termuda, Lalu Menyerahkan Surat Pengunduran Diri
Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Keduanya kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Saat dilantik, Gibran berusia 37 tahun dan menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Namun, perjalanan Gibran di kursi wakil presiden tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan. Pada Oktober 2026, persoalan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dinamika tersebut semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk membuka proses pemberhentian Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut pada 11 November 2026.
Di tengah perkembangan itu, Gibran bertemu dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Sehari sebelumnya, Gibran masih menyampaikan kepada publik bahwa dirinya akan memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Prabowo dan pimpinan MPR. Presiden menyatakan menerima keputusan tersebut, sementara MPR mulai menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah selanjutnya. Pembahasan tersebut mencakup penjadwalan sidang paripurna, permintaan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi persyaratan kandidat.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari. Presiden selanjutnya mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang.
Perjalanan Gibran dari pengusaha kuliner hingga menduduki jabatan wakil presiden memperlihatkan perubahan karier dalam kurun waktu sekitar satu dekade. Ia memulai aktivitas profesional melalui Chilli Pari pada 2010, masuk politik melalui PDIP pada 2019, memimpin Kota Solo pada 2021, dan menjadi Wakil Presiden pada 2024. Kini, pengunduran dirinya membuka babak baru dalam perjalanan politik sekaligus proses pergantian kepemimpinan nasional. (RHU)