JAKARTA, AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui data jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sinkron di internal lembaga. Sejumlah kedeputian disebut memiliki versi data berbeda terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan perbedaan data itu membuat pihaknya harus melakukan penyelarasan ulang. BGN kemudian menggunakan data transaksi keuangan sebagai acuan untuk memastikan dapur yang benar-benar beroperasi.
“Jadi waktu saya datang ke BGN, kami kan ada beberapa kedeputian ya. Kalau kedeputian A mengeluarkan versi mereka aplikasi ini jumlahnya 29.000 sekian. Kedeputian B versi ini, aplikasi ini mengeluarkan angka 28.000 sekian dan seterusnya,” kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arum mengaku sempat kesulitan menentukan angka pasti karena banyaknya versi data yang muncul di internal BGN. “Jadi kami pun, saya mungkin loh ini sebenarnya berapa ya karena ada berbagai versi data,” ujarnya.
Untuk menyamakan data, BGN menetapkan data virtual account sebagai dasar verifikasi. Menurut Arum, data itu dipilih karena menjadi titik keluarnya uang negara untuk operasional dapur MBG. “Nah, supaya proses melangkahnya lebih jelas kami lakukan, ‘Oke inilah dapur yang operasional.’ Pakainya data apa? Data virtual account karena di situlah titik uang negara keluar,” ucap Arum.
Dari verifikasi awal, BGN menemukan angka 27.877 dapur. Namun, jumlah itu kembali berubah setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan karena masih ditemukan data ganda. “Stop, saya bilang. Itu ya patokannya. Kan kalau nanti bergerak terus kami bingung mau mulai dari mana,” kata Arum.
Setelah diteliti kembali, jumlah dapur berkurang 57 karena ada data dobel. Angka sementara yang kemudian dipakai BGN menjadi 27.820 dapur. “Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi, ternyata juga ada yang masih dobel dan seterusnya. Sehingga berkurang lagi 57. Jadi 27.820,” ujarnya.
Arum mengatakan penetapan angka sementara itu dilakukan agar BGN memiliki pijakan dalam menata ulang dapur MBG. Penataan ini juga berkaitan dengan rencana penghentian sementara atau moratorium SPPG. “Jadi sementara ini kita stop dulu untuk kami tata ulang tadi itu,” katanya.
Menurut Arum, fokus BGN saat ini bukan hanya memastikan jumlah dapur, tetapi juga menentukan penerima manfaat yang benar-benar tepat sasaran. Setelah penerima manfaat dipastikan, kebutuhan dapur akan menyesuaikan. “Penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti ya,” ujarnya.
BGN juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan tenaga ahli gizi dalam proses penataan ulang program MBG. Arum menambahkan, hasil audit nantinya dapat berdampak pada keberadaan dapur di lapangan. SPPG yang tidak memenuhi standar berpeluang digabung atau ditutup.
“Pasti ada SPPG yang bisa jadi akan disatukan. Ya mungkin bisa jadi akan ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami itu tidak layak,” kata Arum. (FAD)
