JAKARTA, AFU.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa membawa lima kelompok tuntutan yang menyasar kebijakan pemerintah di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namoradiarta Siahaan, mengatakan aksi tersebut tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Kami ingin memastikan aksi di Bundaran HI pada 28 Oktober tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Namoradiarta.
Pada sektor lingkungan, BEM UI dan SADAR mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta bencana di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatra, dan wilayah lainnya sebagai bencana nasional. Namoradiarta mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan status tersebut. “Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengaku tersebut,” ujarnya.
Tuntutan kedua menyasar kebijakan ekonomi dan prioritas anggaran negara. Massa mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penggunaan anggaran serta menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi prioritas belanja negara. Di sektor pendidikan, massa menuntut penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Tuntutan ini menjadi bagian dari kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menjamin keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat. BEM UI dan SADAR juga menuntut reformasi hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menyoroti sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Namoradiarta menilai agenda reformasi hukum dan pemberantasan KKN belum tuntas. Ia mengkritik regulasi yang menurutnya berpotensi menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan. “Masih ada Undang-Undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang masih yang yang itu jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan,” kata Namoradiarta.
Tuntutan kelima berkaitan dengan HAM dan demokrasi. Massa mendesak perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti dugaan kriminalisasi dan militerisasi di ruang sipil. Namoradiarta mengeklaim masih terdapat ribuan orang yang menjadi tahanan politik, ratusan korban kriminalisasi, serta puluhan desa dan kota yang terdampak militerisasi di ruang sipil.
“Kami menyuarakan masih banyak, masih ada ribuan teman-teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman-teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan juga desa-desa dan kota-kota yang menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil,” ujarnya. (FAD)