JAKARTA, AFU.ID — Sidang gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis malam berubah memanas setelah ahli hukum tata negara Muhammad Rullyandi dikeluarkan dari ruang sidang. Rullyandi yang diajukan relawan Militan Gibran 08 Nusantara tidak diperkenankan memberikan keterangan secara lisan setelah pernyataannya di ruang publik menjadi sorotan majelis hakim.
Persoalan bermula ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkit pernyataan Rullyandi dalam sebuah talkshow televisi. Dalam tayangan tersebut, Rullyandi disebut pernah menyatakan, "Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok," kata Arsul Sani di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pertanyaan tersebut menjadi titik awal perdebatan antara majelis hakim dan ahli yang dihadirkan pihak terkait. Majelis menilai perlu ada klarifikasi atas pernyataan yang pernah disampaikan Rullyandi di ruang publik.
Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataannya apabila ingin tetap menyampaikan keahlian hukum di persidangan. "Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," ujar Saldi Isra. Pernyataan itu langsung disambut penjelasan panjang dari Rullyandi mengenai alasan ia menyebut persidangan dan Ketua MK ilegal. Ia menegaskan pandangannya merupakan kritik hukum yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rullyandi menyatakan dirinya tidak pernah bermaksud menghina Mahkamah Konstitusi. Ia justru menganggap pernyataannya sebagai bentuk kritik terhadap lembaga peradilan berdasarkan pandangan hukum yang diyakininya. Dalam keterangannya, Rullyandi menyebut status Ketua MK saat ini bermasalah karena berkaitan dengan putusan PTUN yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap. "Saya mengatakan ini adalah Ketua MK ilegal. Itulah pandangan hukum saya sebagai bentuk kritik saya," kata Muhammad Rullyandi di hadapan majelis hakim. Namun penjelasan tersebut tidak mengubah sikap hakim. Setelah mendengar seluruh penjelasan, majelis tetap meminta Rullyandi menarik pernyataannya terlebih dahulu.
Dalam perkembangannya, Rullyandi akhirnya menyatakan mencabut pernyataan tersebut. Namun ia menegaskan pencabutan itu hanya berlaku dalam konteks persidangan yang sedang berlangsung. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena ingin tetap menyampaikan pandangan hukumnya dalam perkara yang sedang diperiksa MK. Setelah menskors sidang dan bermusyawarah, majelis hakim mengambil keputusan berbeda. Pendapat tertulis Rullyandi tetap diterima dan masuk ke dalam berkas perkara. Namun majelis tidak mengizinkan Rullyandi memberikan keterangan secara lisan dan memintanya meninggalkan ruang persidangan.
Kontroversi kemudian berlanjut ke luar ruang sidang. Sehari setelah insiden tersebut, Jumat, Rullyandi melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia menilai tindakan kedua hakim tersebut bertentangan dengan prinsip bahwa semua pihak berhak didengar di persidangan serta mencampuri kebebasan akademiknya di ruang publik.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan laporan tersebut telah diterima dan akan diperiksa lebih dahulu dari sisi administrasi maupun kelengkapan syarat formil. Pemeriksaan awal dijadwalkan dilakukan pada Selasa. Hasil pemeriksaan itulah yang akan menentukan apakah laporan terhadap dua hakim konstitusi tersebut akan berlanjut ke tahap berikutnya atau tidak. (RHU)