Dukung RUU Perampasan Aset, KPK Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut kehadiran regulasi ini merupakan langkah maju yang strategis.

"Dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Budi di Jakarta, Minggu 22 Febuari 2026.

Aturan tersebut dinilai sangat penting guna memastikan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi.

Diketahui, KPK dalam praktik penegakan hukumnya tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana kurungan badan kepada para pelaku.

"Tetapi juga pada asset recovery sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana," jelas Budi.

Perampasan aset hasil tindak pidana diyakini menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera yang maksimal.

Melalui regulasi ini, pelaku kejahatan tidak hanya akan kehilangan kebebasan, melainkan juga kehilangan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh.

Sehubungan dengan hal tersebut, tanpa mekanisme perampasan yang efektif, pemberantasan korupsi berisiko tidak menyentuh akar motif utamanya.

"Yakni keuntungan finansial," tegas Budi.

Pengesahan RUU Perampasan Aset ke depannya diharapkan mampu memperkuat pendekatan pelacakan aliran dana atau follow the money.

"Termasuk dalam hal penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana," paparnya.

Budi memastikan seluruh proses penindakan tersebut akan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law serta perlindungan hak asasi manusia.

Dengan pengaturan yang komprehensif, KPK meyakini upaya pemulihan aset negara tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan akuntabel.

Lebih jauh, KPK menilai regulasi ini akan menjadi pelengkap penting bagi rezim hukum sekaligus memperkuat sinergi antarpenegak hukum di Indonesia.

"Memastikan bahwa setiap rupiah yang dirampas dari praktik korupsi dapat dikembalikan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)