JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah berencana merobohkan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, setelah lahan tersebut kembali ke tangan negara melalui eksekusi pengosongan yang dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026). Lahan itu akan direvitalisasi untuk kepentingan publik, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan sistem transportasi.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut Presiden Prabowo berencana menjadikan kawasan hotel tersebut menjadi ikon baru Indonesia. “Sehingga perencanaannya dilakukan komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga rakyat Indonesia,” ujar Rosan di Istana, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan, aset eks Hotel Sultan sepenuhnya akan dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Wakil Menteri Sekretaris Negara lainnya, Juri Ardiantoro, menyebut pengambilalihan ini bukan sekadar persoalan aset. "Tetapi juga menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimiliki negara," kata Juri dikutip Senin (22/6).
Eksekusi pengosongan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst, menyusul kemenangan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dalam sengketa melawan PT Indobuildco, perusahaan milik keluarga Pontjo Sutowo. Sengketa ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melibatkan aset negara senilai Rp29 triliun. Proses hukumnya berlangsung lebih dari 26 tahun, sejak awal tahun 2000.
Kisah Hotel Sultan
Kisah Hotel Sultan bermula pada era Orde Baru. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin kala itu mengusulkan pembangunan hotel bertaraf internasional untuk menampung tamu dalam konferensi pariwisata Asia Pasifik yang dihadiri sekitar 3.000 peserta. Gagasan itu memperoleh dukungan Direktur Utama Pertamina saat itu, Ibnu Sutowo, yang kemudian membangun hotel melalui PT Indobuildco. Bangunan berdiri pada 1973 di atas lahan negara kawasan GBK, awalnya beroperasi dengan nama Jakarta Hilton Hotel, sebelum berganti nama menjadi Hotel Sultan pada 2006 setelah kerja sama dengan jaringan Hilton berakhir.
Akar sengketa bermula pada 10 Januari 2000 ketika PT Indobuildco mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut. BPN DKI Jakarta mengabulkan permohonan itu pada 2002 dengan masa berlaku 20 tahun, efektif mulai 4 Maret 2003. Namun, perpanjangan itu dinilai cacat prosedur karena tidak disertai rekomendasi dari PPKGBK selaku pengelola kawasan. Situasi memanas setelah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengendus potensi kerugian negara sebesar Rp1,93 triliun dalam proses perpanjangan tersebut.
PT Indobuildco kemudian menggugat pemerintah dan sempat menang di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Pemerintah tidak menyerah dan berkali-kali mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Titik balik terjadi pada 2023 ketika HGB PT Indobuildco resmi habis masa berlakunya dan pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjangnya. Setelah empat kali PK, pemerintah akhirnya memenangkan perkara. Pengadilan menyatakan PT Indobuildco melakukan wanprestasi karena tidak membayar royalti penggunaan aset negara selama periode 2007-2023, dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp751 miliar.
Pada Februari 2026, Kemensetneg dan PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi ke PN Jakarta Pusat setelah PT Indobuildco mengabaikan teguran pengadilan. Permohonan itu dikabulkan dan eksekusi ditetapkan pada (18/6/2026). Proses pengosongan melibatkan 3.161 personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya sempat diwarnai kericuhan setelah sekelompok massa yang mengatasnamakan karyawan dan masyarakat pribumi menolak eksekusi serta melempar petugas dengan botol dan batu, sebelum dibubarkan menggunakan water cannon.
PT Indobuildco diberikan waktu hingga enam bulan untuk mengambil barang-barang milik mereka yang tidak melekat pada bangunan, dan seluruhnya akan didata serta disimpan oleh PPKGBK. Pemerintah juga memastikan akan mendata seluruh karyawan eks Hotel Sultan, baik karyawan tetap, pekerja harian, maupun pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu, untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi. (NAD)