JAKARTA, AFU.ID — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, pengusulan nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo sebagai calon pahlawan nasional didasari sejumlah pertimbangan. Selain itu, usulan ini dilayangkan oleh berbagai kelompok masyarakat.
Hal yang menjadi pertimbangan, Margono memiliki rekam jejak, jasa atau kontribusinya terhadap Indonesia. Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang juga Kakek Presiden Prabowo ini juga terlibat dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).
Usulan ini juga kemudian diproses secara berjenjang setelah diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya diteruskan ke pemerintah provinsi, Kemensos, hingga Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. "Semua yang kita anggap memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, kita teruskan," kata Gus Ipul, Senin (9/11/2026).
Sebetulnya, nama Margono sendiri telah diusulkan sejak tahun lalu. Pada saat itu nama pengusulan nama dilakukan oleh organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Meski begitu sejumlah nama calon penerima gelar tersebut pada tahun ini belum dipastikan, semua tergantung pada keputusan presiden. "Bisa lebih, bisa kurang," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan Presiden telah memilih sebanyak 18 tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan 2026. Nama-nama ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, sudah ada sejumlah yang nama yang telah diusulkan sejak lama.
Fadli menambahkan, nama-nama tokoh ini dipilih atau diseleksi berdasarkan usulan masyarakat, dan sejumlah komunitas sebelum ditindaklanjuti oleh Presiden. Termasuk nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo.
Sekedar informasi, Margono merupakan bankir Indonesia yang sekaligus pendiri dan presiden pertama Bank Negara Indonesia (BNI) Ia juga merupakan kakek dari pihak ayah Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selama pendudukan Jepang, Margono bekerja di kementerian dalam negeri pemerintah pendudukan, di departemen koperasi. Ia juga diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan.
Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia, Margono diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 September 1945 hingga ia mengundurkan diri dua bulan kemudian. Ia berpartisipasi sebagai bagian dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar hingga ia digantikan oleh putranya, Sumitro Djojohadikusumo. Di Indonesia yang merdeka, Margono diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dari Partai Indonesia Raya. (AHA)