Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Klaim Sesuai Aturan, Ini 5 Alasan KKP Gandeng RANS
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat
Ringkasan Berita
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT Rans Animasi Indonesia, milik Raffi Ahmad, dalam pengadaan jasa publikasi senilai total Rp10,79 miliar untuk tiga paket, yang menuai sorotan publik dan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai transparansi dan kewajaran harga. ICW mendesak KKP dan Kementerian Pendidikan untuk membuka dokumen terkait pengadaan serta meminta audit untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, mengingat Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. KKP membela kolaborasi ini sebagai strategi untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif melalui berbagai platform dan mitra publikasi.
Logo KKP RI. (Foto: Ist)
JAKARTA, AFU.ID — Keterlibatan PT Rans Animasi Indonesia dalam sejumlah agenda pemerintahan benar-benar menghebohkan publik. Sebab perusahaan milik Raffi Ahmad itu menerima Rp14,6 miliar untuk delapan paket pengadaan jasa dari dua kementerian. Mereka ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Laporan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (9/11/2026) kemarin, menyebut Kemendikbudristek menggelontorkan Rp3,9 miliar untuk lima paket. Nilai itu berdasarkan data Realisasi Pengadaan Kementerian dan Lembaga untuk Tahun Anggaran (TA) 2023-2026. Yang mana, dapat terakses lewat kanal Indonesia National Procurement Portal (INAPROC/Portal Pengadaan Nasional).
Di sisi lain, KKP menghabiskan sebanyak Rp10,79 miliar agar PT Rans Animasi Indonesia melaksanakan tiga pengadaan jasa. Dua di antaranya pada 2025 untuk paket bernama ‘Influencer Engagement’ dan ‘Influencer Engagement untuk Pembangunan BINS (Budidaya Ikan Nila Salin)’ yang totalnya mencapai Rp7,19 miliar. Satu lagi yang sedang berjalan tahun ini, yaitu ‘Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna’ senilai Rp3,6 miliar.
ICW lantas menuntut dua kementerian tersebut membuka kedelapan dokumen paket pengadaan tersebut. Meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Juga mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal melakukan proses audit. “Terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi instansi,” ungkap Azhim selaku Staf Divisi Investigasi ICW.
Mereka pun menuntut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui e-catalog. Khususnya tentang spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga. Kemudian meminta Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan pengadaan jasa influencer yang tak berkaitan dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. Sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Negara menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Terakhir, ICW juga menuntut Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah. Apalagi, Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di era Prabowo Subianto. “Termasuk menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” tutur Azhim.
Respons KKP
Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Republik Indonesia (RI) pun merespons temuan ICW tersebut. Dalam siaran pers yang terbit Selasa (10/11/2026), mereka menghargai seluruh perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasinya. Kementerian yang dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono ini pun menjadikannya bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP RI menjelaskan, publikasi maupun komunikasi publik merupakan tugas dan fungsi dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat. “Khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP,” tulis Siaran Pers Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri. Strategi komunikasi pun terlaksana via multiplatform, yaitu influencer dan media massa untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP RI lantas menyebut lima alasan menggandeng PT Rans Animasi Indonesia. Pertama adalah luasan jangkauan komunikasi dan jumlah pengikut menjadi faktor yang kedua. “Selanjutnya tingkat engagement, jangkauan audiens, dan sebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia,” tulis siaran pers kementerian.
Indikator tersebut rupanya menyesuaikan dengan cakupan program-program KKP RI yang bersifat nasional. Harapannya, penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif. Oleh karenanya, perusahaan milik Raffi Ahmad dianggap yang paling tepat untuk menjadi mitra promosi digital.
KKP juga mengeklaim pelaksanaan kerja sama telah sesuai aturan karena melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi. Adapun cakupannya adalah pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator. “Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi,” tulis Siaran Pers tersebut.
Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri menyatakan, kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi sangat vital untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP RI dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Terakhir, kementerian berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (ADR)