AFU.id

Klaim Sesuai Aturan, Ini 5 Alasan KKP Gandeng RANS

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat

Ringkasan Berita

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT Rans Animasi Indonesia, milik Raffi Ahmad, dalam pengadaan jasa publikasi senilai total Rp10,79 miliar untuk tiga paket, yang menuai sorotan publik dan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai transparansi dan kewajaran harga. ICW mendesak KKP dan Kementerian Pendidikan untuk membuka dokumen terkait pengadaan serta meminta audit untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, mengingat Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. KKP membela kolaborasi ini sebagai strategi untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif melalui berbagai platform dan mitra publikasi.

Klaim Sesuai Aturan, Ini 5 Alasan KKP Gandeng RANS
Logo KKP RI. (Foto: Ist)

Respons KKP

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Republik Indonesia (RI) pun merespons temuan ICW tersebut. Dalam siaran pers yang terbit Selasa (10/11/2026), mereka menghargai seluruh perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasinya. Kementerian yang dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono ini pun menjadikannya bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

KKP RI menjelaskan, publikasi maupun komunikasi publik merupakan tugas dan fungsi dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat. “Khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP,” tulis Siaran Pers Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri. Strategi komunikasi pun terlaksana via multiplatform, yaitu influencer dan media massa untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP RI lantas menyebut lima alasan menggandeng PT Rans Animasi Indonesia. Pertama adalah luasan jangkauan komunikasi dan jumlah pengikut menjadi faktor yang kedua. “Selanjutnya tingkat engagement, jangkauan audiens, dan sebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia,” tulis siaran pers kementerian.

Indikator tersebut rupanya menyesuaikan dengan cakupan program-program KKP RI yang bersifat nasional. Harapannya, penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif. Oleh karenanya, perusahaan milik Raffi Ahmad dianggap yang paling tepat untuk menjadi mitra promosi digital.

KKP juga mengeklaim pelaksanaan kerja sama telah sesuai aturan karena melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi. Adapun cakupannya adalah pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator. “Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi,” tulis Siaran Pers tersebut.

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri menyatakan, kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi sangat vital untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP RI dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Terakhir, kementerian berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi