AFU.ID — Ruang publik kembali riuh. Dari angka belanja negara yang memancing tanya hingga bisik-bisik politik soal stabilitas kekuasaan, semuanya berkelindan dalam satu narasi: Indonesia sedang diuji oleh persepsi, bukan sekadar fakta.
Diungkap Hendri Satrio dalam kanal Youtube-nya, sorotan tajam mengarah pada kabar pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut-sebut membuat sejumlah pihak kebingungan. Nama Dadan sebagai penggerak kebijakan itu ikut terseret dalam perbincangan, sementara sosok Purbaya disebut tidak mendapat informasi awal. Di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, keputusan semacam ini dinilai sebagian kalangan terasa janggal—terlebih ketika kebutuhan dasar seperti distribusi program pangan saja masih dipertanyakan efektivitasnya.
Analoginya sederhana namun menohok: “menggoreng lele saja belum benar, sudah diberi motor.” Kritik ini kata Hensat (sapaan akrab Hendri Satrio), menggambarkan kegelisahan publik terhadap prioritas kebijakan.
Di sisi lain, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka. Dalam logika politik kekuasaan, perombakan menteri bukan sekadar evaluasi kinerja. Ada tiga variabel yang selalu bermain: faktor subjektif (kedekatan personal), objektif (kinerja), dan politis (keseimbangan kekuasaan). Menariknya, justru menteri dari lingkar inti kekuasaan disebut paling rentan diganti, karena pergantian tidak akan menggoyahkan basis politik utama.
Namun dinamika tak berhenti di sana. Isu yang lebih liar mulai beredar: dugaan skenario penggulingan kekuasaan. Nama-nama akademisi ikut terseret setelah pernyataan mereka ditafsirkan sebagai bentuk “makar”. Padahal, dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat adalah ruang yang sah—bukan ancaman.
Narasi lain bahkan lebih spekulatif: kemungkinan mendorong Wakil Presiden Gibran naik menggantikan Presiden Prabowo. Tapi logika politik tak sesederhana itu. Faktor keluarga dan pengaruh politik Presiden sebelumnya, Joko Widodo, menjadi variabel besar yang sulit diabaikan. Kekuasaan di Indonesia bukan hanya soal jabatan, tapi juga jaringan dan pengaruh.
Di tengah semua kegaduhan itu, satu hal yang justru luput: stabilitas sosial. Wakil Presiden tetap turun ke lapangan, menyapa warga, menjaga ritme komunikasi langsung dengan rakyat. Sebuah pendekatan lama yang kembali dipakai di tengah tekanan geopolitik global—termasuk dampak konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan energi dunia.
Pada akhirnya, publik dihadapkan pada dua pilihan: larut dalam spekulasi atau berpijak pada mekanisme demokrasi. Pergantian kekuasaan, jika memang diperlukan, sudah memiliki jalur konstitusional. Tidak perlu didorong oleh kegaduhan yang belum tentu berpijak pada realitas.
Indonesia, seperti yang berulang kali diingatkan, terlalu besar untuk digoyang hanya oleh isu. Tapi juga terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa kewaspadaan. (*)
