Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 telah resmi dilantik di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur, pada 24 Oktober 2026, di mana Ketua Umum Abdul Hakim Mahfudz, atau Gus Kikin, mengakui bahwa komposisi pengurus masih belum sepenuhnya mewakili semua wilayah dan generasi kader. Meskipun telah mempertimbangkan aspek keterwakilan, Gus Kikin menyatakan adanya keterbatasan dalam memenuhi seluruh aspek tersebut dan mengingatkan pengurus untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan organisasi serta memberikan laporan pertanggungjawaban di Muktamar ke-36 NU mendatang.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Hakim Mahfudz saat wawancara cegat di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (30/9/2026). ANTARA/Asep Firmansyah
JAKARTA, AFU.ID — Kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026). Namun, Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengakui komposisi pengurus belum sepenuhnya mengakomodasi keterwakilan wilayah dan generasi kader.
Pengakuan tersebut disampaikan Gus Kikin saat pelantikan pengurus baru PBNU. Ia mengatakan penyusunan kepengurusan telah mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan generasi, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh aspek tersebut. "Komposisi kepengurusan ini telah disusun dengan berusaha mempertimbangkan semua aspek keterwakilan, baik dari sisi kewilayahan maupun keterwakilan kader generasi," kata Gus Kikin.
Ia mengakui masih ada kekurangan dalam susunan kepengurusan yang baru disahkan tersebut. Menurut dia, keterbatasan manusia menjadi salah satu alasan tidak semua aspek keterwakilan dapat dipenuhi. "Dan jika ada kekurangan di satu atau dua sisi, semata-mata karena kita semua adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan," ujarnya.
Sebelum pelantikan, Gus Kikin membacakan surat keputusan tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus PBNU masa khidmat 2026–2031. Nama-nama dalam lampiran surat keputusan tersebut resmi ditetapkan sebagai pengurus untuk periode lima tahun ke depan. Dalam amanatnya, Gus Kikin meminta para pengurus menjalankan tugas berdasarkan Mukadimah Qanun Asasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, serta peraturan organisasi yang ditetapkan melalui permusyawaratan.
Para pengurus juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas mereka dalam Muktamar ke-36 NU mendatang. Surat keputusan kepengurusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Gus Kikin menyatakan keputusan itu dapat ditinjau kembali apabila ditemukan perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya. (FAD)