JAKARTA, AFU.ID — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah memberikan pandangannya terkait sosok yang ideal dalam mengisi kursi Wakil Presiden setelah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya sosok tersebut berasal dari kelompok besar di Parlemen dan memiliki ikatan penuh dengan Presiden.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari. Artinya menurut Said setidaknya sebelum tanggal 12 Januari 2027, posisi Wapres harus segera terisi. Dalam hal ini ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih kandidat Cawapres sesuai dengan kriterianya.
Ia menilai, sosok yang pantas untuk mendampingi Prabowo harus memiliki sejumlah kriteria di antaranya, berasal dari internal koalisi pemerintahan, tokoh di luar koalisi, hingga sosok yang tidak berasal dari kelompok politik. Ia menjelaskan jika tokoh yang diambil berasal dari satu partai yang sama, presiden tidak perlu terlalu mengkhawatirkan risiko politik, seperti kemungkinan berseberangan jalan.
Lalu opsi lainnya yakni orang-orang yang berada si lingkaran presiden seperti tokoh-tokoh partai koalisi. Hal ini tentu menjadi pertimbangan asalkan memiliki kekuatan di parlemen. Sementara opsi terakhir kata dia, sosok yang tidak terafiliasi dengan kelompok politik dan murni berasal dari kalangan profesional, ulama, atau budayawan. Namun dari ketiga opsi ini yang terpenting dapat memahami memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres. "Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Namun di sisi lain Said turut memberikan opsi lain yakni, tokoh yang berasal dari kekuatan terbesar di parlemen dan memiliki rekam jejak di pemerintahan. "Kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," ujarnya. Ia menyebut bahwa Wakil Presiden tidak boleh menjadi pesaing Presiden. Hal ini untuk tidak memberikan opini dugaan matahari kembar.
Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Pasalnya, hanya presiden yang memahami sosok yang dapat mendampinginya hingga habis masa jabatannya. "Semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya," pungkasnya.
Sekedar informasi, berdasarkan hasil Pemilu 2024 untuk periode 2024–2029, partai dengan perolehan kursi dan suara terbanyak di DPR RI adalah PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Partai ini memperoleh 110 kursi atau 18,97 persen.
Sementara itu, berdasarkan catatan politik antara Ketum PDIP Megawati Sorkarnoputri dan Prabowo memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah sama-sama menjadi satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2009. Namun saat itu keduanya kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.
Meski keduanya sempat tidak bersama saat Pilpres 2014, 2019 dan 2024, namun keduanya tetap memiliki kedekatan. Hal itu diungkapkan Megawati pada 15 Juni 2026. "Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya," katanya. (AHA)