Penanganan Dampak Bencana Dinilai Lambat, Bantuan Terancam Ditarik

Jakarta, AFU.ID — Kabupaten Padang Pariaman, 14/4 (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Penegasan itu disampaikan Mentan dilatarbelakangi lambatnya penanganan sektor pertanian terdampak bencana di Sumbar terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian sudah mencairkan bantuan pada Januari 2026 namun tidak terealisasi dengan baik.

Mentan khawatir jika pemerintah daerah tidak sigap dan serius menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, maka akan berdampak langsung pada masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Andi Amran menjelaskan, faktor birokrasi dan komunikasi menjadi penyebab lambatnya penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Ranah Minang.

"Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.

Saat di lapangan, Andi Amran Sulaiman juga berkomunikasi langsung dengan operator alat berat yang sedang mengeruk areal pertanian yang masih tertimbun material banjir bandang.

Kepada Mentan, operator alat berat mengakui bahwa pengerukan itu baru ia kerjakan sesaat sebelum kedatangan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tidak hanya itu, Mentan juga berdialog dengan salah seorang petani dan mendapati informasi yang sama.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung kepada masyarakat terutama warga yang selama ini mengandalkan sawah sebagai mata pencarian utama.

Padahal, saat ia bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam, Kementerian Pertanian langsung mencairkan bantuan pada Januari 2026. Namun, hingga kini penanganan masih jauh dari maksimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui, penanganan sektor pertanian pascabencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan birokrasi.

"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko. (ANT/RHA)