JAKARTA - AFU.ID, Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bakal menerima pembekalan yang diisi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum melanjutkan kuliah.
Aturan tersebut akan berlaku bagi penerima beasiswa LPDP tahun ini. Pembekalan bakal digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selama sepekan.
Pembekalan itu akan diwajibkan bagi penerima beasiswa program magister dan doktor, baik itu untuk melanjutkan studi di dalam atau luar negeri. Rangkaian kegiatan pembekalan bersifat wajib.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan keterlibatan TNI hanya untuk mendampingi kegiatan luar ruang. Personel TNI akan memandu kegiatan luar ruangan yang menjadi bagian dari rangkaian pembekalan penerima beasiswa.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, beralasan pelibatan institusi pertahanan itu tak lain untuk memberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, serta kebangsaan.
Meski begitu, agenda pembekalan itu disebut berbeda dengan pelatihan bela negara. "Pemilihan lokasi maupun metode pelaksanaan tidak mengubah tujuan maupun isi pembekalan yang diberikan," ucapnya, mengutip BBC News Indonesia, Kamis (7/5/2026).
Isu nasionalisme menjadi alasan mengapa harus melibatkan TNI dalam program beasiswa plat merah ini. Pengamat menilai ini merupakan pandangan naif, sempit dan tidak masuk akal.
“Pembekalan ala militer justru bakal membuat penerima beasiswa lebih submisif ketimbang berpikir kritis,” kata pengamat pendidikan, Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto.
Calon penerima beasiswa, Dian, menilai mahasiswa lebih butuh beradaptasi dari pada pembekalan militer. Karena saat kuliah, akan menghadapi stres, tugas yang menumpuk hingga identifikasi masalah.
Menkeu Tak Mau Rugi
Purbaya mengatakan pelibatan militer untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, sekaligus melatih disiplin. Pembekalan ini penting supaya penerima beasiswa LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia.
Menurut dia, negara telah berinvestasi besar melalui beasiswa sehingga para penerima diharapkan kembali dan memberi manfaat terhadap negara. "Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin, pergi keluar habis itu menghina-hina negara sendiri. Itu yang utama," dia mengingatkan.
Kalaupun ada latihan fisik seperti sit-up dan push-up, ia bilang hal itu merupakan bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan.
Terkait pendanaan, Purbaya menyebut tidak membutuhkan anggaran besar dan dinilai sebagai investasi.
"Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan dibandingkan biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak di saya," ungkapnya.
Sementara, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menyebut agar penerima beasiswa tidak mengalami gegar budaya alias culture shock saat berkuliah di luar negeri.
"Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada," kata Brian.
Wajib Militer?
Totok mengatakan kalau memang hanya ingin memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, kedisiplinan, mengapa harus berlangsung di kawasan militer.
Sebab, penggunaan tempat itu, seperti mengindikasikan adanya wajib militer. "Apakah ini seolah-olah mau wajib militer atau militer cadangan?" imbuh Totok kepada BBC News Indonesia, Selasa (05/05).
Sulit menghilangkan unsur “komando” dalam pembekalan ini. Ini karena, menurut Totok, dunia militer kental dengan nuansa hierarkis, nyaris tak ada diskusi. Dikhawatirkan berdampak pada peserta yang semakin submisif.
"Disiplin versi TNI adalah patuh, yes man,” ungkapnya.
Soal nasionalisme yang disampaikan Purbaya, dia melihat itu tidak hanya persoalan diaspora yang tak kembali ke tanah air. "Itu pandangan yang terlalu naif dan hanya melihat di permukaan," katanya.
Dia mencontohkan, jika ada mahasiswa S2 atau S3 yang mengambil jurusan nuklir, dan kembali ke Indonesia, tetapi tidak tersedia pekerjaan di bidang itu, justru tidak berguna.
Sebaliknya, jika mereka bisa masuk ke pusat studi dalam bidang itu meski di luar negeri, justru akan mengharumkan nama bangsa. “Apakah itu tidak nasionalis?" tanyanya.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyebut bahwa pendidikan nasionalisme tidak selalu harus dikaitkan dengan pendidikan militer. Makanya, dia minta kebijakan itu dikaji lebih dalam.
"Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI mengatur secara jelas tugas TNI, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas.
Namun, tidak terdapat mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.
Menurut TB Hasanuddin, nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap tanah air tidak harus selalu diberikan oleh TNI, melainkan dapat ditanamkan melalui berbagai pendekatan yang lebih kontekstual dengan dunia pendidikan.
Banyak Cara Lain
Dian, mengaku terkejut dengan kebijakan baru itu. Calon mahasiswa S2 ini mengaku belum mendapat pemberitahuan apapun mengenal hal itu. Yang ia tahu memang bakal ada Persiapan Keberangkatan (PK)—yang berlangsung daring maupun luring—menyangkut topik nasionalisme, karakter, dan akademik sebelum studi.
"Jadi, segala hal yang berhubungan sama soft skill gitu, setahuku. Kayak bikin presentasi, nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, sama hal administratif," ujarnya.
Begitu tahu ada pelibatan militer, Dian langsung mempertanyakan apa relevansinya dengan dunia akademik.
Dalam bayangannya, pembekalan ala militer pasti digembleng secara fisik. Entah itu bangun pagi-pagi buta, baris-berbaris, push-up, sit-up, sampai berguling di kubangan lumpur.
Meskipun Dian lumayan suka kegiatan fisik, tapi untuk kali ini, ia merasa ada yang aneh.
"Aneh sih, apalagi citra mereka (TNI) di masyarakat sudah agak kurang ya,” katanya.
Banyak cara lain untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Bukan malah mendoktrin dan menempatkan mereka dalam barak-barak militer. Kesadaran cinta tanah air, menurutnya, juga tak bisa datang dengan paksaan dan mesti ada timbal balik dari negara serta pemerintah.
Sebagai orang Indonesia, ia berkata, jiwa nasionalismenya tak perlu dipertanyakan. Dan, hal itu bakal dibuktikan begitu dia menuntaskan pendidikan S2.
"Kenapa saya mau ambil LPDP dan kenapa mencari beasiswa dari Indonesia, karena saya tahu konsekuensinya. Saya harus balik dan berkontribusi untuk Indonesia," ucapnya.
Penerima LPDP lalin, Tina mengaku syok saat menerima kabar itu. "Kesannya malah seperti military training," tambahnya. "Dan rasanya hal itu akan membuat image saya terhadap negara jadi lebih buruk."
Bagi pekerja lepas ini yang dibutuhkan mahasiswa magister sebetulnya adalah pembekalan terkait akademik, bagaimana supaya berani berargumen, berdiskusi, dan berpikir kritis. (EER)
